BANDUNG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan komitmen kolaborasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meski partainya memilih posisi kritis. Pernyataan itu mengemuka dalam silaturahmi hangat keduanya di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (30/12/2025).
Pertemuan ini menindaklanjuti janji Dedi Mulyadi yang absen di Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Jabar awal Desember lalu karena bertugas di Aceh. Saat itu, Ono Surono baru saja dikukuhkan kembali sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar periode 2025-2030, didampingi Sekretaris Chaerul Budi Mantini dan Bendahara Budi Sembiring.
“Komunikasi dan kolaborasi penting. Meski PDIP tak usung Kang Dedi Mulyadi di pilgub lalu, kami sepakat kawal visi ‘Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata’. Banyak kesamaan dengan program kongres PDIP: pengendalian alih fungsi lahan, penanganan bencana, budaya, dan toleransi,” kata Ono usai pertemuan.
Baca Juga:BNNP Jabar 2025: Ungkap 23 Kasus Narkoba, Sita 8 Kg Ekstasi Beracun, Selamatkan 70.517 JiwaKapolda Jabar dan FUUI Bersatu, Jaga Kerukunan dan Tolak Hoaks Agama
Dia menegaskan PDIP Jabar, bersama Ono Surono, menjadi garda terdepan mengawal program gubernur. “Gubernur menghadapi problem masyarakat yang tidak mudah. Kolaborasi mutlak diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen kolaborasi dengan PDI Perjuangan meskipun partai banteng itu tidak mengusungnya di Pilgub 2024 dan memilih posisi kritis di pemerintahan daerah.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut janji Dedi Mulyadi yang absen di Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Jabar beberapa waktu lalu karena sedang bertugas di Aceh. “Kalau sudah janji ya harus ditepati,” tegas Dedi, yang akrab disapa Kang Demol, sembari menjamu rombongan PDIP.
Dedi menilai peran kritis PDIP sebagai bagian sehat demokrasi. “Mengisi ruang kritis itu budaya demokrasi. Di daerah, DPRD setara dengan gubernur, tapi kita kolaboratif. Ide-ide Bung Karno yang diusung PDIP sudah saya terapkan sejak jadi bupati,” ujarnya.
Ia juga menyebut kesamaan visi dengan Ono Surono, terutama di bidang pertanian dan kehutanan. “Dulu beda pendapat soal perhutanan sosial, tapi hari ini kita bersama. Kondisi defisit anggaran Jabar nyata: pendapatan turun, dana bagi hasil 2024-2025 belum cair penuh,” kata Demol.
Pertemuan ini menunjukkan sinyal rekonsiliasi politik di Jabar menjelang akhir tahun, di tengah tantangan defisit anggaran dan isu lingkungan yang kian mendesak.