JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Jabar mendorong perbaikan sejumlah kendala teknis dalam Pilkades Digital di Jawa Barat. Hal itu untuk penyempurnaan sistem baru yang diberlakukan di Jawa Barat tersebut.
Mulai tahun ini, Pilkades di Jabar bakal digelar secara digital atau Hybrid, diawali Rabu (10/12) lalu yang dimulai dari sejumlah desa di Indramayu.
Misalnya Desa Pekandangan dan Desa Kerticala. Lalu pada Minggu (28/12) juga kembali digelar Pilkades di Jawa Barat.
Baca Juga:Tingkatkan Roda Perekonomian, 50 Perusahaan Berminat Investasi Sebesar Rp240 Triliun Ciptakan Ekonomi Baru bagi Warga, Kementrans Kembangkan Wirausaha Wisata
Kali ini ada di wilayah Kabupaten Karawang, seperti Desa Jatisari dan Desa Cikampek Utama. Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan IX Sri Rahayu Agustina juga turut memantau langsung.
Pihaknya menemukan beberapa kendala teknis dalam inovasi pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Pertama, perangkat tab yang digunakan terlalu kecil, sehingga proses pemindaian (scan) jadi agak sulit. Kedua, di Desa Jatisari tampilan huruf di layar cukup kecil dan pencahayaannya kurang terang karena lokasi tertutup.
“Tadi kalau di Cikampek Utama lokasi terbuka, jadi kondisi lebih kondusif,” terang Sri Rahayu.
Sri Rahayu melanjutkan, beberapa catatan itu tentu perlu perbaikan. Itu akan cukup merepotkan bagi sejumlah pemilih. Utamanya kaum lansia.
“Menurut kami, beberapa lansia kesulitan untuk mengklik layar. Kami juga pesan agar memperhatikan akses bagi pemilih disabilitas,” sambungnya.
Bagi Sri Rahayu, Pilkades digital itu ada sisi positifnya, misalnya dari tingkat partisipasi. Lalu sisi efisiensi dan transparansi.
Berdasarkan hasil pantauan, di Desa Cikampek Utama partisipasi warga telah mencapai sekitar 70 persen sebelum pukul 12.00 siang, menandakan antusiasme yang besar terhadap Pilkades digital.
Baca Juga:Gencarkan Program Mudik Gratis Selama Nataru, Menhub: Perjalanan agar Lebih AmanKetimpangan Sosial di Jabar Masih Tinggi, Ini Jurus Pemda Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Pilkades digital ini tidak berhenti pada 2025. Namun akan berlanjut pada beberapa tahun ke depan. Setidaknya pada 2026 nanti, akan ada sekitar 67 desa yang akan melaksanakan Pilkades secara digital.
Karena itu perbaikan perlu untuk terus dilakukan. Sehingga pelaksanaan Pilkades digital bisa makin optimal. (son)