Deden menambahkan, tantangan tersebut disebabkan keterbatasan sistem pendataan, lemahnya mekanisme monitoring aspirasi, serta belum terintegrasinya proses perencanaan dari tingkat bawah ke pengambilan keputusan.
Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara itu, dari perspektif akademik, Fauzi Akbar menilai persoalan mendasar terletak pada belum maksimalnya penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.
Baca Juga:Tersirat! Federico Barba Memang Tinggalkan Persib, Begini Katanya!Federico Barba Not For Sale: 'Ambil Julio Aja, Dibonusan Febri'
Ia menekankan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan bukan semata-mata karena apatisme, melainkan akibat minimnya akses terhadap data dan informasi yang relevan.
“Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi masih belum diaplikasikan secara optimal. Ketika data kebijakan, perencanaan anggaran, dan capaian program tidak mudah diakses, masyarakat kehilangan basis informasi untuk terlibat secara aktif. Akibatnya, partisipasi publik menjadi rendah dan pengawasan kebijakan melemah,” jelas Fauzi.
Ia menambahkan, di era digital, pemerintah daerah seharusnya mampu memanfaatkan kanal informasi berbasis teknologi untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan inklusif.
Transparansi, menurutnya, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi prasyarat utama bagi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan.
Dialog yang berlangsung interaktif tersebut menghasilkan sejumlah catatan strategis, antara lain: perlunya perbaikan sistem pelacakan aspirasi masyarakat (aspiration tracking system) dari tingkat kelurahan hingga kota, penguatan integrasi data perencanaan, serta optimalisasi platform digital pemerintah sebagai sarana komunikasi dua arah dengan warga.
Menindaklanjuti hasil dialog, KATALIS berkomitmen merangkum seluruh masukan dan kritik menjadi dokumen rekomendasi kebijakan, yang rencananya akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.(Mong)