Belum lagi biaya sosial, berupa relokasi pedagang, kompensasi, dan potensi kehilangan mata pencaharian warga.
“Kalau pembongkaran dilakukan tanpa perencanaan matang, biayanya bisa membengkak dan menjadi beban baru APBD,” ujar pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar saat dihubungi Jabarekspres, Kamis (18/12/2025).
Bagi para pedagang kecil yang menggantungkan hidup di Teras Cihampelas, wacana pembongkaran memunculkan kecemasan besar.
Baca Juga:Polemik Teras Cihampelas yang Terancam Dibongkar, Pengamat: Kegagalan dalam Tata Kelola Kebijakan Publik Terancam Dibongkar, Teras Cihampelas Ternyata Tak Punya PBG dan SLF!
Siti (43), pedagang pakaian, mengaku omzetnya memang menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Teras Cihampelas tetap menjadi sumber penghidupan.
“Kami ini hidup dari sini. Kalau mau dibongkar, jangan dilepas begitu saja. Harus ada tempat pengganti atau bantuan nyata,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Agus (38), pedagang aksesoris. Menurutnya, kesalahan perencanaan tidak seharusnya dibayar oleh pedagang kecil.
“Dari awal kami hanya ikut kebijakan. Kalau sekarang mau dibongkar, jangan rakyat kecil yang dikorbankan,” katanya.
Sementara itu, sebagian warga justru mendukung pembongkaran jika bangunan terbukti tidak aman.
Rizky (27), warga Bandung yang kerap melintas di kawasan Cihampelas, menilai keselamatan publik harus diutamakan.
“Kalau memang berbahaya dan melanggar aturan, ya harus dibongkar. Tapi uangnya itu loh, puluhan miliar, harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.
Baca Juga:Sorot Keamanan Ruang Publik, Farhan Dorong Standar Tertinggi di Teras CihampelasRenovasi Teras Cihampelas Menunggu Penunjukan Resmi DSDABM, Akses akan Ditutup Sementara
Pengamat tata kota Independen, Yudi Asep, menilai Teras Cihampelas memang sejak awal terdapat indikasi bermasalah dari sisi konsep dan perencanaan.
“Skywalk idealnya menghubungkan dua titik dan memisahkan pejalan kaki dari kendaraan. Teras Cihampelas justru menumpuk aktivitas di satu ruas yang sama. Secara fungsi, ini keliru,” katanya.
Menurutnya, pembongkaran bisa menjadi langkah koreksi tata ruang, tetapi harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Kalau tidak, kasus seperti ini akan terus berulang. Uang publik habis, manfaat minim, lalu dibongkar lagi,” tegasnya.
Pemkot Bandung kini berada di persimpangan jalan. Mempertahankan Teras Cihampelas berarti harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan struktur dan pengurusan legalitas. Membongkarnya berarti mengakui bahwa investasi puluhan miliar rupiah tidak memberikan manfaat optimal.
Sejumlah pengamat menyarankan agar keputusan akhir tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran, pertanggungjawaban kebijakan masa lalu, serta skema perlindungan sosial bagi pedagang dan warga terdampak.