JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan pentingnya memperluas peluang kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen besar kota ini untuk menjamin kesetaraan dan akses pekerjaan yang adil.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional Hepi Fest 2025 pada Minggu 7 Desember 2025 di Auditorium Unjani, sebuah momentum yang menegaskan kembali tanggung jawab negara terhadap warganya yang difabel.
Ngatiyana menuturkan pemerintah kota telah menerapkan kebijakan formasi minimal dua persen bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini, kata dia, menjadi langkah konkret yang menunjukkan bahwa kesetaraan tidak berhenti pada wacana, melainkan diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga:Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Cimahi Dorong Kesempatan Setara untuk BerkaryaSedikitnya 1.000 peserta Disabilitas Meriahkan Kegiatan Fun walk di Peringatan HDI Tingkat Kota Cimahi
“Mereka berhak mendapat kesempatan yang sama dalam kegiatan maupun jabatan. Salah satunya, kami telah memenuhi ketentuan penerimaan dua persen formasi bagi disabilitas sebagai pegawai pemerintah,” ujarnya pada awak media.
Ia menjelaskan bahwa penyandang disabilitas kini telah berperan di sejumlah instansi pemerintahan, baik sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka bertugas di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga legislasi, yang menunjukkan bahwa kontribusi difabel bukan hanya mungkin, tetapi nyata dan signifikan dalam memperkuat layanan publik di Cimahi.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang digelar di Universitas Jenderal Ahmad Yani dihadiri lebih dari 3.500 peserta dari berbagai komunitas difabel.
Bagi pemerintah kota, tingginya partisipasi ini menjadi bukti bahwa ruang yang inklusif semakin dibutuhkan dan dihargai oleh masyarakat. Perayaan tersebut dipandang bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi penting mengenai bagaimana kota ini terus berupaya menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warganya yang rentan.
“Perayaan ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap kontribusi penyandang disabilitas sekaligus memastikan bahwa mereka memiliki ruang yang setara dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Ngatiyana.
Kegiatan yang berkolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cimahi dan diinisiasi oleh anak-anak muda tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Ngatiyana, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang inklusivitas telah tumbuh kuat di kalangan generasi muda, serta menandakan bahwa upaya membangun keadilan sosial tidak melulu bergantung pada pemerintah.