JABAR EKSPRES – Di penghujung tahun 2025, rentetan bencana alam banyak terjadi di Jawa Barat (Jabar). Perubahan iklim yang sempat digembar-gemborkan dalam berbagai kajian dan seminar itu sampai saat ini masih sebatas retorika belaka.
Wilayah Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki potensi risiko bencana besar. Tetapi kenyataannya, alih fungsi lahan di daerah resapan air masif terjadi. Kondisi ini makin memperburuk dampak terjadinya bencana alam.
Masyarakat tentunya sangat dirugikan. Di sisi lain, lambannya penanganan lingkungan yang dilakukan pemerintah masih jadi raport merah. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, bencana alam seperti banjir terjadi karena banyak hutan di Jawa Barat telah rusak.
Baca Juga:Transportasi Jawa Belum Merata, Bandung Masuk Sorotan Soal Wacana Kereta Cepat ke SurabayaGandeng Muhammadiyah, BSI Percepat Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh
Menurutnya, saat ini masih ada kisaran 20 persen hutan yang masih baik. Sisanya 80 persen rusak dan telah terjadi alih fungsi. “Kisarannya, hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen dalam keadaan rusak,” kata Dedi Mulayadi ketika dikonfirmasi, Senin (1/12/2025).
Pemprov Jabar bakal bergerak untuk memperbaiki hutan-hutan yang ada di Jawa Barat. Namun untuk penanganan hutan rusak akan dilakukan secara bertahap.
Caranya adalah dengan melakukan penanaman pohon dan merawatnya secara optimal dengan melibatkan masyarakat. Nantinya, setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang bertugas menanam kemudian merawat pohon hingga kokoh dan kuat.
Mereka juga tidak kerja sosial, artinya kata dia, Pemprov juga bakal menyiapkan upah bagi mereka. “Rencananya setiap hari distandarkan oleh saya, Rp50 ribu. Itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu yang hanya Rp30 ribu, ” jelasnya.
Demul sapaan akrabnya ini beralasan, bahwa upah yang tidak sedikit itu juga untuk menarik masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mau untuk merawat hutan. “Agar banyak masyarakat yang mau terlibat, ” imbuhnya.
Selain itu, pohon yang akan ditanam juga tidak sembarangan. Pemprov akan menentukan yakni perpaduan pohon hutan tapi juga produktif. Misalnya nangka pete atau jengkol. ‘’Ini harapannya bisa menghijaukan kembali hutan – hutan di Jabar. Di sisi lain juga produktif saat berbuah,’’ ujarnya.
BP Cekungan Bandung Belum Terlihat Kinerjanya