JABAR EKSPRES — Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Bandung menyampaikan keprihatinan yang serius terhadap lambannya perkembangan penyidikan dugaan kasus jual beli jabatan dan Penyalahgunaan Wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan pada 27 Oktober 2025, lebih dari 60 saksi telah dipanggil dan diperiksa. Namun hingga hari ini, tak satu pun pihak ditetapkan sebagai tersangka.
Keterlambatan ini bukan hanya menciptakan kegelisahan masyarakat, tetapi juga menempatkan Kejaksaan Negeri Bandung pada titik krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas proses penegakan hukum.
Penyidikan Masif Tanpa Kepastian: Spekulasi Publik Tak Terhindarkan
Selama hampir dua bulan, penyidik memanggil ASN, anggota DPRD Kota Bandung, dan pihak swasta secara intensif. Namun pemeriksaan tersebut belum menghasilkan output hukum yang jelas. Kesenjangan besar antara banyaknya pemanggilan dan minimnya kepastian status hukum memunculkan ruang bagi spekulasi liar mulai dari rumor politik, isu OTT, hingga dugaan keterlibatan pejabat strategis dalam pusaran kasus.
Baca Juga:KAMMI Jabar Serahkan Policy Brief ke KPU Jabar: Penguatan Demokrasi dan Partisipasi politik Pemuda Jawa BaratKrisis Sumatera Memburuk, KAMMI Bandung Serukan Penetapan Status Bencana Nasional
KAMMI Bandung mengapresiasi kerja penyidik yang telah melakukan ratusan pemanggilan dan memeriksa puluhan saksi. Namun, menurut KAMMI, langkah ini tidak boleh berhenti pada sekadar pemeriksaan. Proses penegakan hukum harus berlanjut pada penetapan tersangka apabila bukti telah memadai.
Publik juga terus mengikuti pemberitaan mengenai pemeriksaan pejabat tinggi, termasuk Wakil Wali Kota Bandung, sejumlah kepala dinas, serta aktor eksternal yang diduga terlibat dalam pengondisian proyek dan praktik jual-beli jabatan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada jaringan yang lebih luas yang perlu diungkap secara transparan.
Bagi KAMMI Bandung, masyarakat berhak mendapatkan jawaban:Siapa yang bertanggung jawab? Siapa aktor kunci yang diduga memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok? Dan mengapa setelah puluhan saksi diperiksa, belum ada kejelasan arah penyidikan?
Ketua Umum KAMMI Bandung, Rian Trianoto, menegaskan bahwa proses penyidikan tidak boleh berlarut-larut tanpa kepastian.
“Kami mendesak Kejari Bandung untuk segera mengumumkan tersangka. Pemeriksaan yang begitu masif seharusnya memberikan cukup bukti dan arah bagi penyidik. Publik menunggu langkah tegas, bukan diam panjang yang menambah keraguan.”