JABAR EKSPRES – Dugaan penyimpangan anggaran pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Dinas Bina Marga Penataan Ruang atau DBMPR Jabar pada tahun anggaran 2024 menunjukan tata Kelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat amburadul.
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK RI ) menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada lima paket Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 lalu.
Pegiat Anti Korupsi dari LSM Baladhika Adhiyasa Nusantara (BAN) Yunan Buwana mengatakan, meski proyek ini sudah berjalan tahun anggaran 2024 lalu, nanmun dalam proses penyelesaian kelebihan pembayaran diduga masih belum tuntas.
Baca Juga:Proyek Jalan Pamoyanan Suryalaya DBMPR Jawa Barat Senilai Rp50,8 Miliar Diduga Tidak Sesuai SpesifikasiPelantikan DPD Buana Indonesia Jawa Barat Pastikan Tancap Gas Kawal Kepentingan Rakyat
Proyek strategis itu telah menelan anggaran fantastis dengan total nilai kontrak mencapai Rp118.8 miliar untuk lima paket pekerjaan.
‘’Jadi ironisnya, meski realisasi fisik di lapangan bermasalah, Pemprov Jabar sudah bayar lunas seluruh proyek tersebut hingga seratus persen,’’ kata Yunan dalam keterangannya, (11/11/2026)
Beberkan Hasil Temuan BPK
Yunan membeberkan, berdasarkan hasil catata, temuan BPK untuk total kerugian sementara akibat kekurangan volume dan spesifikasi fiktif ini menembus angka Rp7 miliar dari lima titik pekerjaan berbeda.
Untuk penyimpangan paling besar terjadi pada proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Cikajang – Pameungpeuk.
Proyek tersebut digarap oleh PT FPP dengan nilai kontrak Rp25,4 miliar. Namun mencatatkan kekurangan volume terbesar senilai Rp2,37 miliar.
Pembayaran dana dicairkan melalui empat tahap SP2D sejak tanggal 28 Mei 2024 hingga 19 Desember 2024, namun hasil uji lapangan menunjukkan ketidaksesuaian mutu.
Selain itu, kasus serupa melilit proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Jampang Tengah – Kiaradua. Dikerjakan oleh PT MWT dengan nilai kontrak Rp37.9 miliar.
Baca Juga:Kalkulasi Teknokrasi DPUTR Hadapi Kerentanan Geologis KBBSivali Cloud Technology Jalin Kolaborasi Strategis Dongkrak Talenta Digital Telkom University
‘’Proyek ini mengalami kekurangan volume senilai Rp1,53 miliar,’’ ungkap Yunan seraya mengutip hasil pemeriksaan BPK RI.
Untuk dana sudah digelontorkan dalam lima tahap pencairan SP2D mulai 2 April 2024 hingga 29 November 2024 sebelum akhirnya kedapatan menyalahi spesifikasi teknis.
Indikasi kecurangan lainnya juga ditemukan pada proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Garut – Cikajang.
PT FPP kembali bertindak sebagai pelaksana dengan nilai kontrak Rp15,8 miliar dan terbukti melakukan pelanggaran spesifikasi yang berimbas pada kekurangan volume senilai Rp1.17 miliar.