JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung menyiapkan anggaran besar untuk menguatkan program-program pro rakyat. Dalam RAPBD 2026, sekitar Rp800 miliar direncanakan dialokasikan khusus untuk belanja subsidi langsung kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hailuki, mengatakan kebijakan ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat berpendapatan rendah yang masih rentan secara ekonomi.
“Di tengah berbagai keterbatasan fiskal, kami tetap memprioritaskan alokasi sekitar Rp800 miliar untuk subsidi langsung,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga:Tak Nyalakan Sein, Berujung Maut: Akademisi Bedah Faktor Psikologis di Balik Kekerasan RemajaHari Guru 2025, Habib Syarief : Jadi Momentum Revisi RUU Sisdiknas
Hailuki memastikan bahwa alokasi tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia menyebut DPRD akan mengawal secara ketat agar seluruh program benar-benar sampai ke penerima yang berhak.
“Kami tidak ingin anggaran sebesar ini berhenti sebagai rencana. Pelaksanaannya harus nyata dan terukur manfaatnya,” tegasnya.
Subsidi yang dirancang mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, bantuan sosial, bantuan modal usaha, alat produksi, dukungan ketahanan pangan, pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, beasiswa, hingga program rutilahu.
Menurutnya, kombinasi bantuan konsumtif dan produktif penting untuk mendorong kemandirian masyarakat.
“Bantuan modal dan pelatihan bisa membuka peluang bagi keluarga untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan,” kata Hailuki.
Ia menekankan perlunya sistem penyaluran yang transparan dan dapat diakses publik, sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Aksesnya harus terbuka. Kita harus memastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria,” katanya.
Baca Juga:Seminar Nasional dan Forum Diskusi Dies Natalis Fakultas Kedokteran UNPAD, Dudung: Semangat Dokter Muda HarusHari Guru 2025, Akademisi Psikologi: Dedikasi Guru Adalah Pondasi Kemajuan Bangsa
DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat proses verifikasi agar tidak terjadi penyimpangan. Hailuki menuturkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan data dan pengawasan selama pelaksanaan.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, ia menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Keberpihakan anggaran adalah tanggung jawab moral kami. Harapannya, masyarakat dapat benar-benar merasakan dampaknya,” pungkasnya.