Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, menurutnya, adalah hal paling krusial yang terabaikan.
“Dengan adanya Dewan Pendidikan, prinsip transparansi dan akuntabilitas di dunia pendidikan dapat ditingkatkan. Mulai dari perencanaan program, penggunaan anggaran, hingga evaluasi hasil pembelajaran, semuanya bisa diawasi secara lebih independen dan melibatkan unsur masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pendidikan benar-benar memberikan dampak optimal bagi peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan guru serta siswa,” tegas Encang.
Ia melihat adanya peluang emas untuk mewujudkan hal ini, yakni momentum revitalisasi sekolah yang rencananya akan digulirkan pada tahun 2026 mendatang. Program besar berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah justru membutuhkan pengawasan dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan keberhasilannya dan mencegah penyimpangan.
Baca Juga:Genjot Akses Pendidikan, Pemkot Banjar Cairkan Bantuan Berdaya Didik hingga Rp1 Juta per Siswa!PGRI Banjar Desak Pembentukan Dewan Pendidikan, Sebut Infrastruktur dan Suprastruktur Harus Beriringan
“Momentum revitalisasi sekolah di 2026 ini semoga bisa menjadi motivasi dan pemicu bagi Wali Kota Banjar untuk segera membentuk Dewan Pendidikan. Program pembangunan fisik akan lebih bermakna dan berkelanjutan jika didampingi dengan penguatan tata kelola yang baik. Revitalisasi bukan hanya soal tembok dan ruangan, tetapi juga revitalisasi sistem pengawasan dan partisipasi publik,” paparnya.
Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian nyata terhadap dunia pendidikan di Kota Banjar, PGRI menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam proses pembentukan lembaga strategis tersebut. Encang menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap dilibatkan sebagai bagian dari tim panitia pembentukan Dewan Pendidikan.
“Kami dari PGRI Kota Banjar siap untuk terlibat aktif. Jika diperlukan, kami siap menjadi bagian dari tim yang mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari perumusan kepengurusan, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Yang penting, langkah konkret untuk membentuk dewan ini segera dimulai,” tutup Encang. (CEP)