Program ini, menurutnya, sebaiknya melibatkan perusahaan secara langsung agar pelatihan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Setelah pelatihan, peserta harus diarahkan ke program magang dengan jaminan peluang kerja.
Selain intervensi jangka pendek, dirinya menekankan pentingnya reformasi pendidikan vokasi di Jawa Barat agar lebih selaras dengan kebutuhan industri.
Ia menyarankan agar setiap SMK dan politeknik menjalin kerja sama langsung (MoU) dengan perusahaan di kawasan industri untuk menyusun kurikulum berbasis kebutuhan nyata.
Baca Juga:Investasi Deras, Tenaga Kerja Seret: Pengangguran Jabar Tembus 1,78 Juta OrangSusahnya Hidup Sehat di Era Medsos
“Kalau kurikulum sekolah masih berorientasi pada teori tanpa praktik industri, lulusan tidak akan siap kerja. Padahal, kita punya potensi besar dari SMK dan politeknik di Jabar yang jumlahnya ribuan,” jelasnya.
Watno juga menyarankan agar Pemprov Jawa Barat memperkuat platform digital pasar kerja yang menghubungkan data pencari kerja, lowongan industri, lokasi, dan kebutuhan keterampilan secara real time. Dengan sistem seperti ini, mismatch antara tenaga kerja dan lowongan bisa dikurangi lebih cepat. (san/dam)
