JABAR EKSPRES – Gelombang polemik antara Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Balokang (FKMPB) dengan Pemerintah Desa Balokang Kecamatan Banjar kembali menyita perhatian.
Terbaru berupa pencabutan sejumlah baliho yang sebelumnya dipasang FKMPB sebagai simbol kritik, diikuti dengan beredarnya kabar burung mengenai adanya transaksi finansial, memicu suhu di tingkat akar rumput kembali memanas.
Aksi pencabutan baliho itu sendiri terjadi setelah adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dimediasi oleh pihak kecamatan.
Baca Juga:Bukan Sekadar Keberuntungan, Ini Rahasia Hodak Bawa Persib Taklukkan Selangor FCMBG Sasar 6,3 Juta Penerima di Jateng, Wapres Gibran dan Gubernur Luthfi Tinjau Langsung ke Sekolah
Namun, proses mediasi yang seharusnya menjadi jalan damai justru dilaporkan berlangsung tegang dan penuh dengan syarat, menimbulkan beragam tafsir di kalangan warga. Situasi ini menunjukkan bahwa ketegangan antara kelompok masyarakat dan otoritas desa belum sepenuhnya reda.
Menanggapi dinamika tersebut, Ara Sutara, Ketua FKMPB, angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa pencabutan bendera merupakan bagian dari komitmen forumnya untuk membuka ruang dialog.
“Kami sudah sampaikan kepada pihak desa, jika memang siap untuk bermediasi, cukup layangkan surat resmi. Begitu surat kami terima, kami langsung cabut semua bendera,” ujar Ara kepada Jabar Ekspres, Jumat (7/11/2025).
Namun, niat baik itu ternoda oleh isu yang berkembang pasca-pencabutan bendera. Beredar kabar di tengah masyarakat bahwa FKMPB diduga menerima sejumlah uang dari pemerintah desa sebagai ‘uang damai’ atau imbalan untuk menghentikan kritik dan tekanan mereka. Isu ini dengan cepat menyebar, merusak kredibilitas pergerakan forum yang selama ini dibangun.
Merespons tudingan tersebut, Ara Sutara membantah dengan tegas. “Tidak benar sama sekali. Kami tidak pernah menerima uang dari pihak mana pun, apalagi dari pemerintah desa. Kalau pun ada niat seperti itu dari pihak tertentu, kami jelas menolaknya mentah-mentah,” tegasnya
Penolakan ini ia sampaikan untuk membersihkan nama baik forum dan meyakinkan publik bahwa perjuangan mereka tidak ternilai harganya.
Lebih lanjut, Ara menegaskan kembali komitmen murni FKMPB sejak awal. Ia menyatakan bahwa tujuan forum didirikan bukan untuk mencari keuntungan materiil atau memeras pihak desa, melainkan semata-mata untuk mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa.