“Kesenjangan ini menandakan eksternalisasi biaya besar-besaran, beban lingkungan dan sosial ditanggung masyarakat, sementara keuntungan dinikmati segelintir pihak,” paparnya.
Bagi Walhi, PSEL hanya memulihkan energi yang digunakan produsen untuk menghasilkan produk yang kemudian menjadi sampah. “Bukan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bisa kembali menjadi bahan baku untuk produksi,” kata Jefry.
Dia menambahkan, memastikan optimalisasi kapasitas operasional fasilitas PSEL juga bukan hal mudah. Sebagai contoh, data DPRD Surakarta menunjukkan PLTS Putri Cempo Mojosongo baru mampu memanfaatkan sekitar 20 persen dari kapasitas produksi hariannya.
Baca Juga:Bogor Masuk Lima Daerah Prioritas Program PSEL Nasional, Siap Jalani Tahap Pertama Implementasi Pemerintah Targetkan Groundbreaking PSEL Akhir 2025, Pembangunan Serentak Dimulai 2026
Kalaupun semua sampah dapat diolah menjadi energi, Walhi mempertanyakan relevansinya dengan kondisi pasokan listrik nasional. “Faktanya, selama 2015–2024, data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kelebihan pasokan listrik hingga mencapai 329 gigawatt jam,” tambahnya.
Menurut mereka, solusi jangka panjang bukan pada membakar sampah menjadi energi, melainkan membangun sistem pengelolaan dari sumber dengan prinsip ekonomi sirkular.
“Alih-alih memproduksi energi menggunakan sampah sebagai bahan bakunya, bauran energi kita harus diubah dengan meningkatkan proporsi energi terbarukan,” kata Jefry Rohman.