JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengkaji penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Bogor sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran pada tahun 2026 mendatang.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan menjadi bagian dari upaya penataan ulang pengeluaran daerah, terutama untuk menekan biaya operasional perkantoran.
“Kami juga memikirkan apakah WFH bisa menjadi bagian dari efisiensi, karena perkantoran kita masih tersebar di beberapa tempat dan itu kalau kita lihat secara rincian secara umum anggarannya cukup besar,” ujar Dedie kepada awak media di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (4/11/2025).
Baca Juga:ASBISINDO Targetkan Market Share Bank Syariah Naik 20 PersenDari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jawa Tengah
Menurutnya, penerapan sistem kerja WFH dapat menjadi solusi jangka menengah untuk menyelaraskan antara kebutuhan anggaran dan peningkatan efektivitas kerja aparatur, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Kalau saja kita bisa laksanakan sebuah konsep baru yang bisa menyelaraskan antara ketersediaan anggaran dengan langkah-langkah teknis untuk efisiensian anggaran, tentu ini akan bisa tetap mengoptimalkan sisa anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang prioritas,” katanya.
Selain penerapan sistem kerja WFH, efisiensi anggaran juga akan dikaji untuk diterapkan pada sektor lain seperti pengadaan barang dan jasa, alat tulis kantor, hingga kebutuhan konsumsi kantor.
Adapun rencana penerapan sistem kerja WFH tersebut akan disampaikan lebih lanjut setelah pembahasan mendalam bersama berbagai pihak terkait dan penyesuaian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.