Encang mengatakan, kejadian ini menyiratkan pentingnya keakuratan data dalam sistem pendidikan, mengingat data periodisasi kepala sekolah berkaitan langsung dengan manajemen sumber daya manusia, termasuk penilaian kinerja, mutasi, dan pensiun. “Ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakadilan, dan gangguan dalam tata kelola pendidikan di tingkat daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Dedi Suardi belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait persoalan ini. (CEP)