JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperkuat pemberantasan korupsi dari tingkat desa dengan menandatangani Komitmen Bersama Antikorupsi dalam kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi, sebagai bentuk nyata membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, camat, kepala desa, hingga perangkat desa dari seluruh wilayah Bandung Barat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bandung Barat untuk memperkuat komitmen moral dan kelembagaan dalam upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
Baca Juga:Bangun Tata Kelola Bersih, Pemkab Bandung Barat Gaungkan Komitmen AntikorupsiUsai Dua Pejabat Jadi Tersangka Korupsi, Sekda Bandung Barat Minta Pengadaan Dievaluasi
Melalui diseminasi dan penandatanganan dokumen komitmen bersama, seluruh aparatur desa diharapkan mampu menjadi pelopor budaya integritas di lingkungannya masing-masing.
Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH).
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen pribadi setiap aparatur, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yadi, penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tonggak moral bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.
Dokumen itu diharapkan menjadi pengingat agar setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik senantiasa dilandasi nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
“Dokumen ini adalah cermin bagi kita semua untuk tetap berada di jalur yang benar, menjauhi perilaku koruptif, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Selain penandatanganan komitmen, kegiatan ini juga diisi dengan diseminasi materi mengenai strategi hilirisasi penguatan pemberantasan korupsi, yang mencakup upaya pencegahan dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Baca Juga:Bandung Barat Masih Masuk Kategori Rentan Korupsi Meski Hasil SPI Menunjukan KenaikanIni Dia, Duduk Perkara Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Kendaraan Mobile Labolatorium Covid-19 milik Dinkes Bandung Barat
“Inspektorat Daerah menekankan bahwa pengawasan internal harus berjalan kuat agar potensi penyimpangan bisa dideteksi lebih dini,” katanya.
Yadi menambahkan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui SPIP, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara terukur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.