JABAR EKSPRES – Keberlanjutan eksistensi Satgas Citarum Harum masih belum ada kepastian dari Pemerintah Pusat. Bahkan rencananya titik berat akan digeser ke Pemerintah Daerah.
Hal itu diungkapkan Sekda Jabar Herman Suryatman selepas memimpin rapat dengan sejumlah Dansektor Citarum Harum, Kamis (30/10). Herman menguraikan, payung hukum Satgas Citarum adalah Perpres 15 tahun 2018.
Lalu masa kerjanya tinggal 2 bulan lagi. Atau bakal berakhir pada puncak 2025 ini. “Masih belum ada arahan dari Jakarta (Pemerintah Pusat) terkait keberlanjutan, ” katanya.
Baca Juga:Waspadai Pergeseran Tanah, Farhan Imbau Warga Laporkan Gejala RetakanBandung Fair 2025, Pesta Kota Kreatif dengan Selera Dunia
Herman melanjutkan, pihaknya juga ancang-ancang untuk masa transisi. Jika nanti ada perubahan bentuk atau pembubaran Satgas.
Titik berat Satgas Citarum Harum lebih kepada unsur TNI. Nantinya titik berat itu bakal berubah ke Pemerintah Daerah. Lalu dibantu dengan Forkopimda.
“Di Provinsi kan ada Kapolda ada Kajati gitu ya. Lalu tingkat kabupaten kota juga sama,” jelasnya.
Setidaknya ada wilayah prioritas di 5 kabupaten kota. Seperti Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Sumedang. “kami berharap forkopimda Kabupaten nanti bisa menggerakkan Camat Danramil dan Kapolsek untuk di tingkat kecamatannya, ” cetusnya.
Sehingga tahun depan yang menjadi ujung tombaknya lebih kepada Forkopimda sesuai wilayah masing-masing. Bahkan sampai tingkat Desa atau Kecamatan. Karena ada juga unsur Babinsa maupun Bhabinkamtibmas.
Karena itu, selama dua bulan ini pihaknya akan mengoptimalkan masa transisi. Menyesuaikan langkah kerja dengan organisasi yang baru jika nantinya tidak ada perpanjangan Satgas.
“Jadi secara fungsi dilanjut dengan dekomposisi mengedepankan Pemerintah Daerah di backup olehTNI POLRI, ” sambungnya.
Baca Juga:Serunya Halloween di FOX LITE Majalaya: Lari Bareng, Tanam Pohon, dan Kostum SeramFLAMING FRIDAY – HANGOUT dan AYCE BARBEQUE di de Braga By Artotel
Selain transisi organisasi, pihaknya juga bakal mengejar target yang tersisa. Salah satunya terkait indeks kualitas air yang masih di angka 51. Harapannya bisa ditingkatkan sampai tembus angka 60. “Walau berat tetap akan kami kejar terus, ” imbuhnya.
Sementara itu terkait anggaran operasional tentunya akan menyesuaikan. Apalagi tahun depan banyak upaya efisiensi. “Sementara untuk dukungan operasional melalui Dinas LH tapi memang ada keterbatasan. Kalau dulu di backup semua dari Kementrian. Karena Kementerian tidak ada lagi maka Pemda Provinsi akan gotong royong dengan Pemda Kabunpaten Kota, ” tutupnya. (son)