JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali melontarkan dua kebijakan kontroversial yang langsung memantik perdebatan publik.
Dua kebijakan yang dimaksud adalah pembinaan anak bermasalah di lingkungan militer dan penerbitan Surat Edaran bernomor 51/PA.03/DISDIK tentang jam malam bagi pelajar.
Meski diklaim bertujuan untuk menertibkan generasi muda, gaung kebijakan ini justru diwarnai dengan pertanyaan mendasar tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pendekatan pendidikan yang manusiawi.
Baca Juga:Shin Tae-yong Siap Kembali Tangani Timnas Indonesia, Tapi Belum Dihubungi PSSIAlex Pastoor Ungkap Isi Kesepakatan Rahasia dengan PSSI Usai Pemutusan Kontrak
Wacana untuk menempatkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke dalam bimbingan institusi militer, telah menuai gelombang penolakan dari berbagai kalangan.
Para pemerhati pendidikan dan aktivis hak anak menilai langkah ini sebagai bentuk pendekatan koersif yang mengedepankan disiplin kaku ala tentara, alih-alih menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh anak-anak tersebut.
Mereka mempertanyakan logika di balik pemikiran bahwa lingkungan barak militer, yang dirancang untuk membentuk prajurit, dapat menjadi ruang yang tepat untuk perkembangan psikologis dan emosional anak.
Deni Wiranda, seorang pengamat kebijakan publik, dengan tegas menyatakan keberatannya. “Pendekatan militer mungkin berhasil untuk disiplin prajurit, tapi tidak untuk anak-anak yang butuh bimbingan,” ujarnya.
Deni melanjutkan dengan kekhawatiran yang lebih dalam, menyebut bahwa jika negara sudah memandang anak-anak sebagai ancaman yang perlu ‘diamankan’ oleh militer, maka hal itu merupakan indikasi dari krisis empati yang serius.
Pernyataan ini menyiratkan kegelisahan bahwa negara mulai kehilangan sentuhan kehangatan dan pendekatan pedagogis dalam menangani persoalan generasi mudanya.
Penolakan yang paling lantang datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis. Organisasi mahasiswa ini secara tegas menolak keras penggunaan fasilitas militer, sebagai tempat pembinaan bagi anak-anak.
Baca Juga:Bojan Hodak Waspadai Kebangkitan Selangor FC, Julio Cesar Siap Perkuat Lini Pertahanan PersibJurgen Klopp Akui Tolak Tawaran Manchester United!
Dalam pernyataan sikap resminya, PMII menegaskan bahwa pendekatan semacam itu secara terang-terangan mengabaikan aspek psikologis dan hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya.
Farhan Mujahidin, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PMII Ciamis, memberikan pernyataan yang menggugah, “Negara tidak boleh hadir dengan seragam dan senjata, tetapi dengan buku, ruang bermain, dan pelukan hangat,” katanya baru-baru inim