JABAR EKSPRES — Pendapatan Parkir Dinas Perhubungan ( Dishub ) Kota Bandung pada 2024 lalu tidak mencapai target. Bahkan terjadi penurunan signifikan.
Menurut data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2024 terungkap dari target Rp 33,7 miliar.
Pendapatan parkir yang pengelolaannya ada pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu hanya memperoleh Rp 9,8 miliar atau hanya 28,53 persen dari target.
Baca Juga:Dugaan Instruksi Jual Buku Karya Kadisdik Jabar Merebak!BPK Ungkap Penyimpangan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Banjar
Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola parkir pada Dishub Kota Bandung masih belum berjalan optimal. Bahkan dugaan kebocoran pengelolaan parkir bukan jadi barang baru untuk OPD satu ini.
Rendahnya perolehan pendapatan parkir tidak lepas dari belum optimalnya pengawasan dan penindakan terhadap keberadaan parkir liar.
Dishub Kota Bandung seolah-olah tutup mata dari keberadaan parkir liar yang merajalela di berbagai titik jalan. Bahkan praktik getok parkir kerap terjadi.
Selain itu, keberadaan terminal parkir elektronik ( TPE ) yang digadang-gadang untuk solusi kebocoran belum berjalan maksimal.
Wali Kota Bandung Tanggapi Masalah Parkir
Menanggapi persoalan rendahnya pendapatan parkir Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berdalih, keberadaan juru parkir sudah menjadi profesi informal.
Penerapan teknologi dengan menggunakan mesin parkir akan berdampak pada kelangsungan para tukang parkir. Namun yang terpenting harus bisa kembalikan kepercayaan masyarakat.
‘’Tapi tidak bisa serta merta menghapus sumber penghidupan mereka ( tukang parkir, red),’’ cetus Farhan ketika dikonfimasi Jabar Ekspres selepas Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (9/10).
Baca Juga:Kabid Wasdal Ciptabintar Kota Bandung Lecehkan Profesi Jurnalis!Alasan Tersendat Lelang, Realisasi Proyek Fisik Dinas ESDM Jabar Baru 29.30 Persen!
Menurutnya, pembenahan dan penataan parkir harus dilakukan secara bertahap berbasis wilayah. Sebab, akan ada kompleksitas sosial dan ekonomi di lapangan.
“Kita harus kelola bersama-sama, satu-satu wilayah kita tangani,’’ cetus dia.
Farhan menyinggung permasalahan parkir yang ada di wilayah Bu Imas. Katanya harus ada penanganan serius dan berkelanjutan.
Selain itu, pengelolaan parkir harus mendukung kenyamanan dan keamanan. Khusunya kawasan wisata.
“Kita ingin memastikan titik-titik tempat wisata betul-betul nyaman dan aman,” pungkas Farhan.
Sejauh ini, belum ada solusi konkret yang diungkap oleh Farhan dalam pembenahan tata kelola parkir yang selalu jadi temuan BPK dua kali berturut-turut.