JABAR EKSPRES – DPRD Jabar mendorong keberpihakan anggaran terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Jawa Barat. Itu juga upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Potensi pertanian ataupun perkebunan di Jawa Barat tidak sedikit. Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar mencatat, jumlah perusahaan pertanian di Jabar pada 2022 ada di angka 547 perusahaan.
Jumlah itu naik menjadi 638 perusahaan pada 2024. Itu terdiri dari 590 perusahaan aktif, 36 perusahaan baru, dan 10 perusahaan tutup sementara.
Baca Juga:Kejurnas Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Resmi Dibuka, Jateng Jadi Tuan Rumah Cabor Atletik dan TaekwondoAduan Penerimaan Siswa SMA/SMK Negeri Jateng Berkurang, Ombudsman Apreasiasi Pemprov Jateng
Lalu perusahaan pertanian itu juga bergerak di beberapa subsektor. Di antaranya, ada 14 perusahaan tanaman pangan, 99 perusahaan hortikultura, 170 perusahaan perkebunan, 33 perusahaan kehutanan, 29 perusahaan perikanan, 329 perusahaan peternakan, hingga 11 perusahaan jasa pertanian.
Wakil Ketua DPRD Jabar Acep Jamaludin menuturkan, saat ini DPRD tengah membahas anggaran untuk 2026. Beberapa isu strategis terkait sektor pertanian maupun perkebunan juga dibahas.
“Menurut kami, Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi juga. Makanya juga perlu dukungan,” bebernya. (17/10).
Pihaknya berharap pada 2026 nanti Pemprov Jabar punya perhatian serius pada sektor pertanian maupun perkebunan. Yakni diwujudkan denganpeningkatan kualitas program. Mulai dari perlindungan tanaman, penyuluhan hingga soal sarana dan prasarana pertanian.
Misalnya dengan penguatan peran dari UPTD Balai perlindungan Perkebunan. Atau UPTD lain yang terkait. Sejumlah sarana dan prasarana juga perlu didukung agar perannya bisa maksimal.
Begitu juga dengan UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian di Padaherang. Itu juga perlu dukungan. UPTD itu menaungi lima wilayah satpel, yakni Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. (son)