JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Salah satunya dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan khusus mengelola Barang Milik Daerah (BMD).
Upaya ini diharapkan dapat menjadi motor baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menopang kelangsungan pembangunan Kota Cimahi di tahun anggaran 2026.
Baca Juga:Gattuso Siap Angkat Kaki dari Timnas Italia Jika Gagal ke Piala Dunia 2026Erick Thohir Minta Dua Hari Sebelum Buka Suara Soal Nasib Pelatih Timnas
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menjelaskan pembentukan UPTD BMD merupakan bagian dari strategi Pemkot untuk mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Sekarang sedang mau dibentuk UPTD BMD. Tugasnya mengoptimalisasi potensi PAD yang dihasilkan dari Pemkot Cimahi,” ujarnya di alun-alun Cimahi, Jum’at (17/10/2025).
Adhitia menuturkan, sejumlah aset potensial milik Pemkot Cimahi akan masuk dalam pengelolaan UPTD tersebut. Aset-aset itu meliputi gedung Cimahi Techno Park (CTP), Baros Information Technology Creative (BITC), kawasan Eco Wisata Cimahi, serta aula dan fasilitas publik di kompleks perkantoran pemerintah.
Semua aset tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara profesional dan terintegrasi.
“Sejumlah aset yang kita miliki ada CTP, BITC, aula-aula, dan fasilitas lainnya. Memang sekarang harus kreatif kalau mau meningkatkan PAD Kota Cimahi. Kalau diam saja sulit,” kata Adhitia.
Ia menekankan bahwa paradigma pemerintah daerah harus berubah, dari sekadar pengelola anggaran menjadi penggerak ekonomi daerah yang produktif.
Langkah ini muncul di tengah situasi fiskal yang cukup menantang. Kota Cimahi dipastikan mengalami pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 238 miliar.
Baca Juga:Disway Awards 2025: Momentum Apresiasi Integritas dan Kredibilitas Serta Reputasi Brand NasionalPSSI Resmi Pecat Patrick Kluivert Usai Gagal Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026
Kondisi itu membuat pemerintah daerah mau tidak mau harus mencari sumber pendapatan baru agar roda pembangunan tetap berjalan.
“Dengan adanya pemangkasan dana transfer pusat, suka tidak suka kita harus mencari pundi-pundi lain yang bisa dijadikan tambahan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Menurut Adhitia, Pemkot Cimahi menargetkan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2026 berkisar antara Rp 580 hingga 590 miliar.
Namun, proyeksi ini masih akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk realisasi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor yang baru diujicobakan pada 2025.