JABAR EKSPRES – Sistem birokrasi berbasis teknologi yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, tengah menjadi sorotan.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dahlan Iskan menyoroti, sistem birokrasi Pemkab Sumedang.
Dia menilai, jika digitalisasi yang diterapkan cukup modern dan dapat menjadi langkah kemajuan bagi Pemkab Sumedang.
Baca Juga:Pengamat Soroti Isu Krisis Energi Global, Pemkab Sumedang Maksimalkan Hemat BBM Lewat Beragam Program Tak Kunjung Diperbaiki Pemkab Bandung, Warga Desa Cintamulya Sumedang Gotongroyong Perbaiki Jalan Rusak
Mantan Menteri BUMN Periode 2011-2014 itu menilai, jika Kabupaten Sumedang sudah berhasil membangun sistem birokrasi yang tak hanya berjalan secara administratif, tapi juga terbuka dan berbasis teknologi.
Ketika mengunjungi Command Center Sumedang pada Senin (11/5/2026), Dahlan menyoroti pola kerja birokrasi digital, yang diterapkan Pemkab Sumedang di bawah kepemimpinan Dony Ahmad Munir.
Menurutnya, kualitas birokrasi di era digitalisasi saat ini, menjadi faktor utama yang dapat menentukan maju atau mundurnya wilayah serta pemerintahannya.
“Pemerintahan itu ditentukan birokrasi. Kalau birokrasi rusak, pemerintahannya ikut rusak,” kata Dahlan.
“Di Sumedang saya melihat ada upaya membangun birokrasi yang lebih inovatif dan itu menarik,” lanjutnya.
Dahlan mengaku terkesan, dengan sistem pelaporan pemerintahan yang diterapkan Pemkab Sumedang, yang tidak ketinggalan zaman alias sudah berbasis teknologi.
“Tidak hanya laporan keuangan, sejumlah program pemerintah juga bisa dipantau secara terbuka oleh masyarakat setiap hari,” bebernya.
Baca Juga:Sudah Ditertibkan Pemkab Sumedang, PKL Liar Depan Kahatex Malah Berpindah ke Trotoar Wilayah Kabupaten BandungPemkab Sumedang Usut Dugaan Pungli Preman ke PKL di Jalur Bandung–Garut, Penertiban Segera Dilakukan!
Dahlan mengungkapkan, dalam sistem birokrasi biasanya laporan pemerintahan itu tahunan, bahkan kadang sulit untuk diakses.
“Di sini justru dibuat terbuka dan diperbarui setiap hari. Ini yang menurut saya berbeda,” ungkapnya.
Dahlan menilai, langkah digitalisasi semacam itu penting karena sistem pemerintahan tidak boleh bergantung pada figur pemimpin semata.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kepala daerah meninggalkan sistem yang bisa terus berjalan dan diwariskan,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menjelaskan, reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Seluruh layanan publik kini diarahkan ke sistem digital agar lebih cepat dan mudah diakses masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Sumedang sendiri, ujar Dony, sudah mengembangkan berbagai layanan digital, mulai dari layanan berbasis WhatsApp melalui WA KEPO, hingga aplikasi TAHU Sumedang untuk memudahkan akses pelayanan masyarakat.