JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat pada tahun 2026 akan difokuskan pada desa-desa penghasil pajak daerah.
“Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas,” ujarnya dikutip Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa penyumbang pajak daerah tersebut menjadi langkah penting.
Baca Juga:Jaga Daya Beli Menengah Atas, Menkeu Pastikan PPN DTP 100 Persen untuk Properti Diperpanjang hingga 2027Gubernur Jabar Terapkan Efisiensi Berbagai Sektor, Pembangunan Terancam Amburadul
Hal itu mengingat selama ini banyak desa yang menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut malah tertinggal.
Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertema “Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe” yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10).
“Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi,” kata Dedi.
Selain itu, mantan Bupati Purwakarta itu juga menyebut bahwa pembangunan di desa penghasil pajak menjadi langkah konkret dalam menyikapi ketegangan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Ia menyoroti hubungan antara pemerintah desa dengan perusahaan di daerah yang kerap diwarnai ketegangan. Seperti saat desa meminta dukungan dana kegiatan hari besar.
Dedi menyebut bahwa itu wajar terjadi, mengingat kualitas lingkungan desa tidak mengalami peningkatan, padahal wilayah tersebut menjadi salah satu penyumbang pajak daerah terbesar.
“Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak,” paparnya.
Baca Juga:Pemangkasan TKD Ancam Pembangunan Daerah, Begini Langkah Pemda di JabarDesak Moratorium Pembangunan Baru di Bandung, Walhi Jabar Ingatkan Risiko Ekologis
Untuk itu, kata dia, sebagai langkah konkret pihaknya bakal melakukan pengecekan ke kantor pajak secara langsung. Itu untuk memastikan besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa.
“Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan,” ucapnya.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana distribusi manfaat pembangunan disesuaikan dengan kontribusi ekonomi wilayah, khususnya di tingkat desa.