JABAR EKSPRES – Rencana penyertaan modal lagi kepada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) bikin geregetan. Ekonom menyarankan agar ada Perombakan Manajemen terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi berpendapat, kucuran modal senilai Rp100 miliar untuk 2026 dan Rp50 miliar di APBD Perubahan 2025 itu sebenarnya belum seberapa untuk BIJB Kertajati. Karena biaya operasional pengelolaan Bandara di Kabupaten Majalengka itu memang cukup besar.
“Nampaknya itu (Penyertaan Modal. Red) juga hanya untuk operasional dan maintenance,” katanya kepada Jabar Ekspres, Selasa (7/10).
Baca Juga:Ada Apa dengan BIJB Kertajati? Kinerja Melempem Tapi Mau Disuntik Modal Lagi Rp150 MiliarDedi Mulyadi Gagas BIJB Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan
Sehingga kucuran modal besar yang cukup besar itu juga bakal tidak terlalu berdampak pada pengembangan usaha. Karena bakal habis untuk operasional maupun maintenance.
Bagi Acu, pola penyertaan modal itu juga akan terus berulang jika tidak ada perubahan besar di BIJB. Karena itu ia mendorong ada perombakan manajemen yang kemudian disertai penyusunan rencana bisnis yang matang dan jelas.
“Ini kan proses audit yang dilakukan Pemprov untuk BUMD juga mau tuntas. Menurut kami perlu segera ada Perombakan Manajemen dan renbis yang jelas,” katanya.
Menurut Acu, jika tidak ada solusi terhadap BIJB Kertajati maka tiap tahun akan terus menjadi beban Pemprov. “Itu (penyertaan modal. Red) juga pilihan sulit sebenarnya untuk Pemprov,” katanya.
Pemprov mau tidak mau harus menyuntikkan modal. Itu demi menjaga aset dan keberlangsungan Bandara tersebut, karena bandara sepi tentu pendapatan ke BUMD juga mampet. Tapi di sisi lain biaya untuk operasional cukup besar.
“Makanya saya harap segera ada aksi koorporasi baru. Misalnya perombakan manajemen, perubahan kepemilikan saham. Kalau tidak ya tiap tahun akan terus penyertaan modal,” Cetusnya. (son)