“Kalau nanti ditemukan pelanggaran SOP atau kesalahan teknis, kami akan menyampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang berwenang. Bahkan BGN sudah membuka hotline pengaduan agar masyarakat bisa turut mengawasi,” katanya.
Di balik fokus pada aspek pengawasan teknis, Tina Wiryawati juga memberikan apresiasi terhadap dampak positif yang ditimbulkan oleh program MBG. Ia melihat geliat ekonomi yang signifikan dirasakan oleh masyarakat lokal berkat operasional dapur-dapur SPPG. Sebagai contoh konkret, ia memaparkan bahwa satu unit dapur SPPG saja telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 hingga 50 orang. Selain itu, program ini juga mendorong permintaan yang tinggi terhadap hasil pertanian dan peternakan lokal.
“Dari sisi ekonomi, program ini luar biasa. Penyerapan beras, sayur, telur, dan bahan pangan lain sangat tinggi. Selain membantu penerima manfaat, program ini juga membuka lapangan kerja baru,” paparnya.
Baca Juga:Bikin Panik Tamu Hotel di Bandung, Macan Tutul Berhasil di Evakuasi Tim GabunganKorban Keracunan Terus Bertambah, Satgas Pengawasan Baru Dibentuk
Ia juga menegaskan komitmennya bersama DPRD Jawa Barat untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Ia memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya yang membutuhkan.
“Langkah pengawasan harus terus dilakukan. Setiap program baru tentu ada hal yang perlu diperbaiki,” pungkasnya. (CEP)