JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mengaktifkan kembali operasional Koridor 5 dan 6 BISKITA Trans Pakuan pada Senin (6/10/2025), sebagai bagian dari upaya memperluas layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan modern.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan dua koridor yang aktif kembali ini merupakan perluasan layanan yang telah lama dinantikan masyarakat. Langkah tersebut akhirnya dapat terealisasi setelah melalui pembahasan dalam anggaran perubahan tahun 2025.
“Koridor 5 dan 6 ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Setelah kita perjuangkan melalui anggaran perubahan tahun 2025, ada sekitar Rp13 miliar yang dialokasikan untuk mengoperasionalkan dua koridor ini,” ujar Dedie di Halte Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor, Senin (6/10/2025).
Baca Juga:Pemkab Bogor Pastikan Keamanan Dapur SPPG Lewat Sertifikasi dan InspeksiPolisi Gagalkan Percobaan Curanmor di Kedung Badak Bogor, Dua Pelaku Melarikan Diri
Dedie menjelaskan, dengan pengaktifan kembali dua koridor tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk Koridor 1, 2, 5, dan 6 mencapai sekitar Rp56 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan bentuk nyata penggunaan uang rakyat yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik.
“Ini adalah representasi uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk layanan transportasi. Layanan BISKITA akan beroperasi sejak pukul 05.00 hingga 21.00 WIB dengan sekitar 49 armada bus yang melayani empat koridor,” katanya.
Pemkot Bogor pun menargetkan total enam koridor BISKITA dapat terealisasi sesuai rencana penataan ulang angkutan kota (angkot).
Dua koridor lainnya, yakni Koridor 3 dan 4, masih terus diperjuangkan dari sisi anggaran serta kesiapan operator armada yang akan bergabung dalam sistem transportasi tersebut.
“Idealnya, warga Kota Bogor bisa menikmati enam koridor BISKITA. Namun hal ini perlu kita perjuangkan lagi, baik dari sisi anggaran maupun kesiapan perusahaan armada yang akan ikut serta,” ucapnya.
Dedie juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mendukung penataan transportasi di wilayahnya, terutama melalui program konversi dan penataan ulang angkutan antarkota (AKDP) yang masih beroperasi hingga ke pusat Kota Bogor.
“Kami berharap Pemprov Jabar juga melakukan rerouting dan konversi angkot, terutama AKDP dari arah Cisarua, Ciawi, hingga Leuwiliang yang masuk ke jantung Kota Bogor. Harapannya, program Bus Rapid Transit (BRT) ini juga bisa mendapat subsidi dari provinsi,” tuturnya.