JABAR EKSPRES – Menurunnya dana transfer pusat membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat harus menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran.
Pemerintah daerah kini tengah meninjau kembali rencana belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang biasanya menjadi penopang utama keuangan daerah, tahun ini mengalami pemangkasan signifikan.
Baca Juga:Dana Transfer Dipangkas Rp340 Miliar, Pemkot Bogor Bergerak Lewat ApeksiDana Transfer dari Pemerintah Pusat Berkurang, Kabupaten Bandung Paling Seret!
“Besarannya mencapai Rp300 miliar, yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Pastinya, penurunan itu berdampak besar pada struktur APBD 2026 mendatang,” ujar Ade Zakir belum lama ini.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap rencana keuangan yang sudah disusun. Sejumlah program prioritas, terutama yang bersumber dari dana transfer pusat, berpotensi mengalami penyesuaian.
“Kita akan melakukan pembahasan lebih dalam untuk melihat pos-pos mana yang bisa dihemat tanpa mengganggu layanan dasar publik. Efisiensi pasti dilakukan agar postur APBD tetap seimbang,” katanya.
Ade yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menuturkan, efisiensi merupakan langkah realistis menghadapi kondisi fiskal yang menantang. Namun, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut sebelum menentukan sektor mana saja yang akan terkena imbasnya.
“Di beberapa daerah, efisiensi dilakukan dengan mengurangi tunjangan kinerja (Tukin) aparatur sipil negara. Untuk di KBB, hal itu belum diputuskan. Tapi efisiensi pasti diberlakukan, disesuaikan dengan penurunan dana transfer pusat,” ujarnya.
Ade tidak menampik bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini cukup berat. Selain penurunan dana transfer, beban belanja pegawai yang tinggi juga menjadi kendala utama dalam menjaga keseimbangan fiskal.
Ia mencontohkan, pada tahun anggaran 2025, total APBD Bandung Barat mencapai sekitar Rp3,4 triliun. Namun dari jumlah itu, lebih dari 35 persen terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif aparatur. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin sempit.