JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung 2026 tetap akan berpihak kepada kepentingan masyarakat, meski alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan dipangkas sebesar Rp935 miliar.
Menurutnya, penyesuaian TKD tidak akan terlalu signifikan memengaruhi pembangunan daerah.
“Saya siap dan selalu optimistis meski ada penyesuaian TKD ini. Nanti kita buatkan skema APBD-nya, yang paling penting belanja ini harus sesuai dengan keinginan kita bersama, yaitu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya di Soreang, Jumat (3/10/2025).
Kang DS sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara akuntabel.
Baca Juga:Gandeng Vidio, Shopee Luncurkan Inovasi Fitur Belanja Interaktif Vidio Shopping untuk Dorong Pertumbuhan UMKMDiakui KLH, Operasional PGN Guyur Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan
Ia menyebutkan, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan transparan sebelum hasil akhirnya disampaikan pada penetapan APBD tahun depan.
Selain itu, ia juga berkomitmen agar Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terpenuhi meskipun beban belanja pegawai semakin besar.
“Beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat sebenarnya sudah tidak bisa lagi membayarkan Tukin ASN-nya. Tapi insya Allah, Kabupaten Bandung tetap Bedas untuk bisa memberikan Tukin tahun depan. Karena itu kita akan bahas solusinya nanti di rapat koordinasi OPD,” ucapnya.
Ia juga merinci, kebutuhan anggaran untuk gaji ASN mencapai Rp2,5 triliun dari total KUA-PPAS 2026 sebesar Rp3,6 triliun.
Namun berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S/62/PK/2025, Kabupaten Bandung hanya menerima TKD sebesar Rp2,6 triliun.
Kondisi itu, menurutnya, berimplikasi pada anggaran belanja Tukin ASN yang kemungkinan berkurang, tergantung pada peningkatan pendapatan daerah ke depan.
Meski begitu, Kang DS menilai ada potensi tambahan dari program prioritas nasional. Ia menyebutkan tiga program Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan berperan besar dalam perputaran ekonomi daerah.
Baca Juga:Mazda Indonesia Hadir di GIIAS Bandung 2025, Perkenalkan CX-3 Kuro dan CX-60 SportKompetisi ‘Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas’ Dimulai, 1.300 UMKM Berebut Modal Usaha Rp1 Miliar
“Kalau kita lihat, memang ada pengurangan TKD, tapi ada potensi penggantinya. Uang yang akan berputar di tahun 2026 ini kurang lebih sekitar Rp15 triliun dari ketiga program prioritas Pak Presiden tersebut,” ungkapnya.
Ia optimistis dengan adanya efek berganda (multiplier effect), nilai perputaran uang itu dapat mencapai Rp150 triliun di Kabupaten Bandung.