JABAR EKSPRES – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar Ineu Purwadewi masih irit bicara soal penurunan dana transfer pusat. Alasannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 masih belum dibahas intensif.
Ineu mengungkapkan pihaknya masih belum bisa berkomentar detail terkait anjloknya kucuran dana transfer dari pusat itu. “Ditunggu dulu ya, karena belum ada pembahasan untuk APBD 2026,” katanya.
Tapi ia berharap jika memang ada penurunan tidak sampai signifikan. Sehingga pemerintah Daerah tetap bisa mengoptimalkan dana transfer tersebut untuk berbagai keperluan pembangunan.
Baca Juga:Tiang Internet Tanpa Izin Berjejer Jalan Purnomosidi, Pemkot Banjar Akan TindakWagub Jateng Targetkan 50 Persen Penyandang Difabel Bisa Menikmati Program Kecamatan Berdaya pada 2026
Anjloknya dana transfer itu sempat disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kamis (25/9). “Ditaksir penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” cetusnya, Kamis (25/9).
Pria yang akrab disapa KDM itu menguraikan, penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pengurangan tersebut, kemudian dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Tidak hanya itu juga, dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga ruang kelas sebesar Rp276 miliar juga sirna. Termasuk DAK non fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun.
Buntut panjangnya adalah APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Karena itu, KDM bakal mengambil sejumlah langkah efisiensi.
Namun pihaknya tak ingin mengurangi pembangunan infrastruktur. Sehingga pos anggaran lain yang akan dicukur. Seperti menunda pengangkatan CPNS, jamuan hingga listrik. (son)