Keterbatasan sumber daya manusia di DLH tidak menjadi penghalang karena Ario mengaku mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari LSM, penggiat lingkungan, hingga perangkat kelurahan.
“Mereka melaporkan indikasi pencemaran, bahkan mengirimkan sampel limbah. Laporan itu sangat membantu kami,” ungkapnya.
Namun, Ario juga mengingatkan perlunya penyamaan persepsi di masyarakat. Banyak warga yang masih menilai pencemaran hanya dari visual warna air.
Baca Juga:Kualitas Sungai di Cimahi Buruk, Bakteri E-Coli Capai 1 Miliar per CC AirKapolresta Bandung Resmi Jadi Dewan Penasehat dan Bapak Angkat Komunitas Ojol Samawana Jabar
Padahal, parameter baku mutu air ditentukan dari kandungan zat berbahaya yang diuji di laboratorium, sesuai dengan aturan Menteri Lingkungan Hidup.
Meski industri sering disorot, hasil pengukuran kualitas air Cimahi dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) menunjukkan dominasi cemaran berasal dari limbah rumah tangga. Kandungan E. coli yang tinggi menjadi indikator pencemaran domestik.
“Kalau dari hasil pengukuran, dominannya bukan dari industri. Justru dari aktivitas rumah tangga, peternakan, atau pertanian. Karena E. coli hanya bisa bersumber dari manusia atau hewan,” jelas Ario.
Namun, penanganan limbah domestik bukan sepenuhnya kewenangan DLH. Ario menegaskan perlunya koordinasi lintas dinas, seperti dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).
“Saya tidak bisa menindak warga yang jambannya langsung cemplung ke sungai. Itu ranah edukasi dan program sanitasi yang ada di dinas lain,” katanya.
Menurut Ario, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebenarnya memungkinkan siapa pun, baik individu maupun pelaku usaha yang terbukti mencemari lingkungan dikenakan sanksi pidana. Namun, pendekatan represif terhadap masyarakat dinilai tidak bijak.
“Kalau warganya dipidana hanya karena buang limbah rumah tangga, tentu tidak elok. Maka jalan keluarnya adalah edukasi dan sosialisasi,” ujarnya.
Baca Juga:Siswa SMAN 3 Cimahi Ngeluh Soal Menu MBG, Begini Penjelasan Pihak Sekolah
Ia mengapresiasi upaya Dinas Kesehatan dan DPKP Cimahi yang sudah gencar mendorong masyarakat beralih ke sanitasi sehat. Misalnya melalui pembangunan IPAL komunal, penyuluhan ODF (Open Defecation Free), hingga program septic tank individu.
Ario berharap sinergi antar-perangkat daerah dan dukungan masyarakat bisa memperbaiki kualitas air Cimahi pada tahun 2025.
“Semoga indeks kualitas air Kota Cimahi tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Karena tanpa kesadaran bersama, kualitas air kita akan terus terancam,” pungkasnya. (Mong)