JABAR EKSPRES – DPRD Jabar mantap merealisasikan komitmennya terkait evaluasi Tunjangan Perumahan. Pimpinan DPRD Jabar M. Q. Iswara datang langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Politikus Partai Golkar itu meluncur ke Jakarta Rabu (10/9). Ia menyerahkan berkas evaluasi terkait tunjangan wakil rakyat itu.
“Kedatangan saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait evaluasi tunjangan perumahan yang selama ini kami terima. Ini juga hasil rapim,” terangnya.
Baca Juga:Komitmen Nyata Terapkan GRC dalam Bisnis, PGN Raih TOP GRC Award 2025Biar Kulit Halus Lagi, Ini 7 Cara Sederhana Atasi Pori-Pori Membandel
Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar itu melanjutkan, ternyata kedatangan nya itu termasuk yang pertama. Hal itu terkait kesiapan evaluasi tunjangan DPRD.
“Jadi Jawa Barat jadi yang pertama menyerahkan evaluasi ke Kemendagri, ” sambungnya.
Menurut Iswara, momen evaluasi kali ini dinilai tepat. Sebab, bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.
Dan ternyata evaluasi untuk tunjangan perumahan itu tidak hanya untuk Jawa Barat. Tapi Mendagri telah memberi arahan agar evaluasi itu dilakukan untuk seluruh Indonesia.
Artinya menyasar seluruh tunjangan perumahan yang didapatkan oleh anggota DPRD provinsi ataupun kabupaten atau kota seluruh Indonesia.
Iswara menambahkan, hasil atau proses evaluasi itu diserahkan kepada Kemendagri. Sehingga tidak bisa memastikan kapan hasilnya keluar.
Yang jelas, DPRD Jabar telah berkomitmen dan siap untuk dievaluasi perihal tunjangan tersebut. Komitmem itu telah disepakati semua pimpinan DPRD. Termasuk dari fraksi-fraksi.
Baca Juga:Merefleksikan Tema Haornas 2025 ‘Olahraga Satukan Kita’ ala DBL IndonesiaNA Mantan Walkot Cirebon Jadi Tersangka Korupsi Multiyears , Negara Rugi Rp26 M
Sebelumnya, Pimpinan DPRD Jabar bersama para Ketua Fraksi menggelar rapat khusus Selasa (9/9).
Salah satunya, membahas sejumlah gejolak yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai gaji dan tunjangan wakil rakyat yang kini tengah disorot.
Pertemuan itu menindaklanjuti terkait sejumlah tuntutan masyarakat, di antaranya adalah soal tunjangan perumahan.
“Setelah tadi kami membahas, para Pemimpinan DPRD, dengan seluruh Ketua fraksi, kami bersepakat. Kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi, ” terang Iswara. (son)