JABAR EKSPRES – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait pernyataannya mengenai tuntutan rakyat 17+8 yang sempat memicu polemik dan menjadi perbincangan hangat di publik.
Setelah menuai kritik, Menkeu Purbaya mengakui ucapannya memang terkesan terlalu enteng dan menyinggung masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasinya.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025), Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pernyataannya sebelumnya salah kaprah.
Baca Juga:Syarat, Skema Bunga, hingga Cara Ajukan KUR Perumahan 2025Kumpulan Prompt Gemini AI Miniatur Terkeren yang Bisa Kamu Gunakan, Tinggal Comot
Jika sebelumnya ia menyebut tuntutan tersebut berasal dari “sebagian kecil rakyat”, kini ia meluruskan bahwa kondisi ekonomi yang sedang tertekan justru membuat sebagian besar masyarakat ikut merasakan kesulitan
“Bukan sebagian kecil. Maksud saya, ketika ekonomi sedang tertekan, kebanyakan masyarakat merasa susah. Bahkan mungkin sebagian besar yang akhirnya turun ke jalan,” jelasnya.
Purbaya pun menyampaikan permintaan maaf terbuka. Ia mengaku pengalaman ini menjadi pelajaran berharga agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
“Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf. Ke depan saya akan lebih hati-hati,” tegasnya.
Janji Jaga Ekonomi dan Perluas Lapangan Kerja
Tak hanya meminta maaf, Menkeu Purbaya juga berkomitmen memperbaiki komunikasi publik serta fokus menjalankan tugasnya.
Ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
Harapannya, kebijakan tersebut bisa menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan kesejahteraan lebih merata.
Baca Juga:Siap-siap! Beasiswa Training Guru ke Jepang 2025 Segera Dibuka, Begini Syarat dan Cara DaftarnyaCara Skrining BPJS Kesehatan Lewat HP, Cepat dan Praktis
Selain itu, dalam kesempatan lain, Menkeu Purbaya dengan nada bercanda menyebut dirinya sebagai “menteri kagetan”.
Ia mengaku masih beradaptasi dengan jabatan barunya yang penuh sorotan publik, berbeda jauh dengan pengalamannya saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ini saya masih pejabat baru, menteri kagetan. Kata Bu Sri Mulyani gaya saya ini masih seperti koboi,” ungkapnya sambil tersenyum.
Menurutnya, gaya komunikasi saat di LPS lebih bebas karena minim pengawasan.
Namun kini, setiap pernyataan sebagai Menkeu langsung menjadi perhatian publik, bahkan rawan dipelintir.
“Kalau di LPS nggak ada yang monitor. Di Kemenkeu beda, salah ngomong bisa dipelintir ke mana-mana,” tambahnya.