Wali Kota Sudarsono membela kebijakannya. Ia menegaskan bahwa kehadiran tim akselerasi merupakan upaya serius untuk menyerap masukan dari pihak eksternal guna mendapatkan perspektif segar dan profesional.
“Saya membutuhkan bantuan dan masukan dalam mempimpin dan membangun Kota Banjar ini, tidak hanya dari masyarakat, namun dari pihak eksternal (konsultan) juga,” ujarnya.
Ia menjelaskan fungsi utama tim adalah mendorong pembangunan yang lebih cepat dan tepat sasaran, terutama untuk proyek-proyek yang tertinggal. Tim ini, menurutnya, berkolaborasi dengan seluruh OPD untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program prioritas.
Baca Juga:Pagu Anggaran Kementan 2026 Alami Kenaikan Fantastis, Capai Rp40 Triliun!Wamen ESDM Klaim Konsumen BBM Nonsubsidi Alami Kenaikan hingga 1,4 Juta KL
Sudarsono mengakui bahwa proses adaptasi antara tim konsultan dengan jajaran OPD masih berjalan dan hasil signifikan mungkin belum sepenuhnya terlihat.
Bintang Raihan, selaku Ketua Tim Akselerasi, memaparkan bahwa tugas pokoknya adalah memberikan rekomendasi independen kepada Wali Kota berdasarkan analisis mendalam kondisi lapangan.
“Saya memiliki tugas untuk menyampaikan rekomendasi kepada wali kota untuk menentukan kebijakan-kebijakannya,” jelasnya.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kekhawatiran. Muhlison, aktivis Poros Sahabat Nusantara (Posnu), menekankan pentingnya kejelasan dasar hukum dan sumber anggaran.
“Keberadaan tim akselerasi harus disertai transparansi yang jelas. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi tentang tim ini. Masyarakat pun berhak mengetahui dasar pembentukan, sumber dana, dan target kerjanya,” tegasnya.
Ketiadaan penjelasan komprehensif dari Pemkot Banjar mengenai status hukum, mekanisme pengangkatan, dan skema pendanaan tim semakin menguatkan kekhawatiran akan beban baru bagi APBD yang sudah defisit.
Masyarakat menanti langkah konkret pemerintah untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini lahir dari niat tulus memajukan daerah, bukan sekadar eksperimen kebijakan yang justru menambah masalah baru.
Baca Juga:Menteri PKP Nilai KUR Perumahan Dongkrak Ekonomi Nasional, Sebut Ini Alasannya!Stok Pangan RI Dipastikan Aman hingga Akhir Tahun, Benarkah?
“Masa depan Kota Banjar memerlukan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada sistem yang kuat, bukan pada struktur temporer yang rentan dengan perubahan kepemimpinan,” ujar Muhlison. (CEP)