Akan tetapi seiring perjalanan waktu, ternyata Pemprov Jabar punya tunggakan kepada BPJS. Itu buntut implementasi anggaran di tahun 2023 dan 2024.
Fakta dan Data Tunggakan BPJS Kesehatan Pemprov Jabar
- Utang sebesar Rp 330 Miliar
- Berasal dari era Kepemimpinan Ridwan Kamil
- Anggaran Layanan Kesehatan Belum jadi Prioritas
- Akan Dibayar pada APBD 2026
Klaim dan Alasan Pemprov Jabar
- Kurang anggaran karena ada alokasi untuk Pilkada
- Kabupaten Bekasi dan Karawang Tidak Usulkan Peserta PBI
- APBD Perubahan 2025 Dialokasikan Rp 341 Miliar
Tahun 2023
Baca Juga:Gubernur Jawa Barat Siapkan Pergub Larangan Alih Fungsi Lahan untuk Cegah BencanaSah! Gubernur Baru Pemerintahan Sandwich di Jawa Barat: Ditekan dari Atas, Didorong dari Bawah
- Anggaran Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp 411,740 miliar
- Realisasi Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar Rp 411,445 miliar
- Temuan BPK, Ada peserta dengan NIK sama sebanyak 194.510 jiwa. Karena tidak berbasis By Name By Adress.
- Tunggakan Rp 80 miliar Kabupaten Bekasi dan Karawang tidak mengusulkan bantuan
Tahun 2024
- Tunggakan Rp 250 miliar Pilkada Serentak
Tahun 2025
- APBD 2025 Pergeseran, Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp 419,752 miliar
- APBD 2025 Pergeseran, Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar cakupan layanan BPJS. Dari Rp 8 miliar jadi Rp 20 miliar. Kadinkes Jabar Vini : setahun bisa Rp 7 miliar dialokasikan ke RSUD Provinsi.
- APBD 2025 Perubahan Rp 341 miliar (bayar tunggakan). (son/yan).