JABAR EKSPRES – Kamu mungkin sering mendengar istilah Darurat Militer ketika terjadi situasi genting di suatu negara.
Darurat militer adalah kondisi ketika pemerintahan sipil untuk sementara digantikan oleh otoritas militer.
Artinya, semua urusan pemerintahan, termasuk administrasi dan penegakan hukum, berada di bawah kendali militer.
Baca Juga:Apa Maksud dari ACAB 1312? Berikut Penjelasannya!Segera Klaim 29 Kode Redeem FF Hari Ini 29 Agustus 2025
Darurat militer tidak muncul begitu saja. Status ini biasanya diberlakukan ketika negara menghadapi situasi luar biasa yang mengancam keselamatan rakyat maupun kedaulatan negara.
Contohnya adalah perang, pemberontakan besar, kerusuhan yang tidak terkendali, atau bencana berskala luas.
Dalam masa ini, keputusan strategis berada di tangan militer. Jadi, kamu akan melihat bahwa bukan lagi pejabat sipil yang memimpin, melainkan komandan militer yang ditunjuk sesuai aturan.
Dasar Hukum Darurat Militer di Indonesia
Kamu perlu tahu bahwa Indonesia memiliki aturan khusus mengenai keadaan darurat. Payung hukum yang menjadi acuan adalah Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Dalam aturan tersebut, Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang berwenang menetapkan status darurat militer. Namun, keputusan ini tetap harus mendapat persetujuan lembaga negara terkait.
Ada beberapa kondisi yang memungkinkan Presiden mengambil keputusan tersebut, yaitu:
- Terjadi pemberontakan bersenjata atau kerusuhan besar yang mengganggu stabilitas nasional.
- Adanya ancaman perang atau pelanggaran kedaulatan negara oleh pihak luar.
- Situasi darurat yang menempatkan keselamatan negara dalam bahaya serius.
Jika darurat militer diberlakukan, maka wilayah tertentu akan dipimpin oleh seorang Panglima Militer dengan pangkat setara komandan resimen.
Dalam menjalankan tugasnya, Panglima Militer tidak bekerja sendiri. Ia akan didampingi oleh kepala daerah, kepolisian setempat, serta pejabat kejaksaan.
Baca Juga:Apa Itu Asisten PPKA KAI? Tugas, Peran, dan Gaji Lengkap di Tahun 2025Pendaftaran PKH dan BPNT September 2025 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Apa yang Terjadi Jika Darurat Militer Diterapkan?
Penerapan darurat militer membawa konsekuensi besar. Kamu perlu memahami dampak yang bisa muncul, antara lain:
- Pembatasan Hak SipilKebebasan individu bisa dibatasi. Misalnya, jam malam diberlakukan, aktivitas massa dikendalikan, hingga pembatasan kebebasan pers.
- Pengawasan Ketat dari MiliterDalam situasi ini, militer akan mengawasi kegiatan masyarakat secara langsung. Setiap bentuk perlawanan atau pelanggaran aturan bisa ditindak tegas.
- Pengalihan Fungsi Penegakan HukumJika biasanya aparat kepolisian dan lembaga peradilan sipil yang menangani hukum, maka dalam darurat militer tugas tersebut diambil alih oleh militer.
- Stabilitas Keamanan Lebih TerkendaliWalaupun terlihat keras, tujuan utama dari status ini adalah menjaga keselamatan negara dan memulihkan keamanan.