Jabar Ekspres – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi Idris, menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran daerah harus menitikberatkan pada keberpihakan kepada rakyat dan menghadirkan manfaat nyata di lapangan.
Ia menilai setiap rupiah yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh berhenti pada angka di atas kertas, melainkan harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di semua lapisan.
“Anggaran bukan sekadar angka, tapi cermin keberpihakan kepada rakyat. Setiap rupiah yang direncanakan harus menjawab kebutuhan masyarakat, terasa manfaatnya secara nyata, merata, dan menyentuh akar rumput,” kata Mahdi saat dihubungi, Jumat (8/8/2025).
Baca Juga:Polemik Pengembangan Pasar Kreatif Jawa Barat, Sebagian Dihentikan SementaraAjak Warga Kibarkan Merah Putih, Bupati Bogor: Benteng Terakhir adalah Persatuan!
Menurutnya, 18 tahun Kabupaten Bandung Barat berdiri, sudah selayaknya masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang layak, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang meningkat.
Ia menilai momentum pembahasan KUA-PPAS 2025 menjadi kesempatan penting untuk memastikan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Sangat setuju dengan Bupati. Sudah cukup lama KBB berdiri, maka wajar jika masyarakat berharap hidup yang lebih layak, bahkan sampai sejahtera,” ujarnya.
Mahdi memastikan DPRD KBB akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar realisasi anggaran sesuai rencana dan menyasar kebutuhan yang paling mendesak.
Berbagai program pembangunan yang sudah berjalan, kata dia, seperti perbaikan jalan dengan hotmix dan pengecoran, merupakan contoh bentuk pelayanan langsung yang dirasakan masyarakat.
“Insyaallah secara bertahap sudah mulai terlihat. Contoh kecilnya perbaikan jalan yang terus dilakukan. Itu bentuk nyata pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Mahdi juga menyoroti masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah KBB. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), jumlah RTLH di Bandung Barat mencapai 15.479 unit.
Baca Juga:Groundbreaking Dapur SPPG, Kapolres Bogor Sebut Bisa Layani 20 Ribu Penerima Manfaat2 Truk Tabrakan di Bogor Selatan, Diduga Karena Rem Blong
Masalah ini, kata dia, memerlukan perhatian serius dan langkah konkret dalam perencanaan anggaran. Ia mencontohkan salah satu program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, yaitu desa caang, yang direncanakan menyasar 16 ribu titik.
“Kita sudah urai program-program setiap dinas yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk program desa caang yang insyaallah akan dieksekusi di 16 ribu titik,” terangnya.