JABAR EKSPRES – GAYA kepempimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, kini mulai mendapat sorotan dari sejumlah pihak salah satunya pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi.
Banyaknya kebijakan kontoversial seperti penghapusan dana hibah pesantren hingga menambah rombongan belajar (rombel) menjadi 50 siswa disetiap kelas, menurut Yogi, kini menjadi alasan dirinya untuk menyoroti berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur yang sering disapa KDM tersebut.
“Kalau kita lihat KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini strong poinnya atau kebijakannya itu selalu tidak berbasis bukti, dan hanya berdasarkan intuisi. Nah berdasarkan intuisi ini, kalau menurut kami di dunia akademik itu menyebutnya dengan kepemimpinan yang inkremental atau seperti gali lobang tutup untuk lobang bahasa sederhananya,” ucapnya saat dihubungi Jabar Ekspres, Sabtu (2/8).
Baca Juga:Film Lyora: Penantian Buah Hati Disambut Penuh Haru, Membawa Pesan Optimisme untuk Pejuang Garis Dua BandungPersib Perkenalkan Skuad Teranyar untuk Musim 2025/2026: Bersiap Menjawab Tantangan Domestik dan Asia
Selain hanya mengandalkan intuisi, setiap langkah atau kebijakan yang diambil KDM juga, berdasarkan pandangannya, hanya bisa menyelesaikan masalah di permukaan.
Ibarat gunung es, kata Yogi, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM hanya bisa menyelesaikan di atas atau permukaan dan tidak mampu hingga ke bawah.
“Seperti contoh yang sekarang sedang ramai adalah tentang penambahan rombel (rombongan belajar) dalam satu kelasa sampai dengan 50 orang. Nah fenomena ini sebetulnya dari sisi intuisi KDM ingin memasukan banyak anak-anak yang kurang mampu, sehingga angka partisipasi kasarnya anak-anak itu bisa bersekolah. Tapi persoalannya tidak semudah itu, dan ternyata malah diisi oleh anak-anak atau siswa yang justru mampu karena sekolah negri pasti gratis karena ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ungkapanya.
Maka dari itu, agar hal tersebut tidak semakin berlarut, Yogi berpesan agar setiap kebijakan atau kepemimpinan KDM saat ini dapat dibarengi dengan gaya transformatif.
“Kalau kita lihat, KDM ini pemimpin yang populis, bahkan seluruh Indonesia tahu KDM. Nah oleh karena itu dengan sifatnya yang populis ini, harus juga diikuti dengan cara kepempimpinan yang transformatif,” ungkapanya.
“Karena kalau kita lihat, kebijakan-kebijakan KDM ini hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di permukaan. Ibarat seperti gali lobang tutup lobang dan tidak strategis,” ujarnya.