Mereka berharap, pemerintah bisa membuka ruang dialog yang melibatkan seluruh unsur pesantren dari berbagai latar belakang, baik pesantren NU, Muhammadiyah, Salafi, maupun pesantren independen.
“Pesantren adalah pilar pendidikan di Jawa Barat. Jangan sampai karena satu kebijakan, kepercayaan dan kolaborasi ini rusak. Kami ingin diajak bicara, duduk bersama, bukan sekadar diberi kabar lewat media,” pungkasnya. (dam/san)