JABAR EKSPRES – Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu, membantah keras tudingan bahwa dirinya terlibat dalam pengusulan proyek kerja sama antara PT Bandung Daya Sentosa (BDS) dan sejumlah vendor dalam kasus pengadaan ayam boneless dada (BLD) yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.
Pernyataan tersebut mencuat dalam sebuah podcast yang dipandu mantan Komisioner KPK Bambang Widjayanto, di mana tiga pengusaha mengaku mengalami kerugian akibat kerja sama dengan BUMD milik Pemkab Bandung tersebut.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah bertemu dengan ketiga orang yang tampil di podcast tersebut, baik sebelum, saat, maupun setelah proses audit PT BDS dilakukan,” ujar Marlan saat dikonfirmasi, Jumat (1/8/2025).Ia menambahkan bahwa dirinya baru mengetahui keberadaan tiga vendor tersebut setelah menonton tayangan podcast yang dirilis beberapa hari lalu.
Baca Juga:Dari Bali ke Jakarta: Glow Luna & Maxime adalah Perjalanan, Bukan Sekadar KejutanAdministrasi Pengambilalihan RSUD Sentot Target Tuntas Tahun Ini
“Wajah mereka baru saya lihat kemarin. Tidak pernah ada pertemuan, apalagi disebut-sebut saya memberi solusi. Itu tidak benar,” tegasnya.
Audit PT BDS Berdasarkan Permintaan Pimpinan
Marlan menjelaskan, audit terhadap PT BDS dilakukan atas permintaan pimpinan daerah, dengan tujuan utama memastikan posisi keuangan perusahaan, khususnya terkait utang-piutang terhadap para vendor.
“Kami audit untuk mengecek apakah benar PT BDS memiliki utang dan apakah benar ada piutang dari pihak ketiga. Dalam proses tersebut, kami memanggil total 19 vendor, dan 18 di antaranya hadir,” jelasnya.Meski demikian, ia menegaskan bahwa selama proses audit berlangsung, ia tidak melakukan kontak langsung dengan para vendor, termasuk ketiga pengusaha yang mengaku dirugikan dalam podcast tersebut.
“Bisa jadi mereka termasuk 18 vendor yang hadir waktu itu, tapi saya tidak pernah berinteraksi langsung. Sekali lagi, saya baru melihat wajah mereka kemarin lewat podcast,” tambahnya.
Bantah Keras Terlibat dalam Pengusulan Proyek
Terkait klaim bahwa dirinya berperan dalam pengusulan proyek BDS dengan para vendor, Marlan menyatakan hal tersebut sama sekali tidak berdasar.
“Tidak pernah ada yang namanya saya mengusulkan proyek. Itu informasi yang keliru,” katanya tegas.Hingga saat ini, hasil audit Inspektorat terhadap PT BDS masih menjadi rujukan dalam penyelidikan kasus gagal bayar yang mencapai nilai sekitar Rp105 miliar kepada para vendor.