“Selama masih bisa dilakukan secara fasilitas yang ada di sekolah, kan di sekolah ada komputer juga, nah tentu kita manfaatkan itu. Kecuali kalau memang sangat butuh sekali dan tidak ada alternatif lain, maka kita kasih kelonggaran, tapi tetap harus ada pengawasan,” ucapnya.
Kebijakan ini, lanjutnya, dilandasi kajian yang menunjukkan bahwa dampak negatif penggunaan gawai bagi anak-anak jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak, termasuk di luar jam sekolah, sebagai bagian dari kolaborasi pendidikan.
Baca Juga:Dedie Rachim Dorong PKK Kawal Program Prioritas Kota BogorPeneliti Sebut Keanggotaan Indonesia di OECD Dinilai Strategis untuk Tingkatkan Ekonomi
“Saya minta kepada satuan pendidikan untuk dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga orang tua bisa mengawasi anak-anaknya. Apalagi bicara tentang tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, jam efektif sekolah, dan larangan jam malam mengenai jam 21 sampai jam 4. Ini harus disampaikan kepada orang tua,” tegas Nana.
Ia menekankan, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, melainkan juga tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan, terutama orang tua.
Jika ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan ini, Nana mengatakan bahwa pihak sekolah didorong untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua, bukan langsung memberikan sanksi.
“Supaya kita harus bersama-sama, karena bicara pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru. Bicara pendidikan ini adalah tanggung jawab dari semua stakeholder, untuk menyiapkan masa depan, apalagi orang tua,” pungkasnya. (Mong)
Reporter: Firman Satria