Tujuh rombongan sekolah, atau sekitar 700-800 siswa, batal berkunjung pada Mei-Juni 2025. “Lima sampai tujuh rombongan, total 700-800 orang, membatalkan kunjungan,” sebut Sapto.
Sebaliknya, Farhan mengambil langkah berani dengan mengizinkan studi tur, dengan syarat tidak wajib dan tanpa kaitan nilai akademik. Kebijakan ini menyelamatkan industri pariwisata dan menuai dukungan luas dari masyarakat, UMKM, hingga pelaku wisata. “Studi tur harus terjangkau, mendidik, dan dukung ekonomi lokal,” tegas Farhan di Balai Kota Bandung baru-baru ini.
Sementara itu, Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Yani Andriani, menyoroti kekacauan kebijakan KDM. “Larangan total bukan solusi, tapi pembatasan hak belajar siswa. Studi tur adalah wahana edukasi kontekstual yang berharga,” ujar Yani kepada Jabar Ekspres, Jumat (25/7) lalu.
Baca Juga:Puluhan Miliar untuk PJU-PJL, Warga Bandung Masih Teriak Gelap! 800 Rombongan Siswa Batalkan Study Tour, Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Ekonomi Wisata Hancur?
Ia menilai kebijakan Farhan lebih bijak, sementara KDM gagal berkoordinasi dengan Pemkot Bandung, menciptakan inkonsistensi yang membingungkan sekolah dan orang tua. “Solusinya regulasi ketat, batasan biaya, destinasi edukatif, dan verifikasi penyedia jasa, bukan pelarangan,” tegasnya.
Menurut Yani, studi tur bukan sekadar rekreasi, melainkan wahana edukasi kontekstual yang memperluas wawasan siswa di luar kelas. Larangan KDM, yang diklaim melindungi siswa dari komersialisasi dan risiko keselamatan, justru mematikan industri pariwisata pendidikan yang sempat berkembang pesat sebelum pandemi. “Pelaku usaha seperti penyedia jasa perjalanan edukatif dan pengelola destinasi wisata kini kesulitan merencanakan bisnis berkelanjutan,” ujarnya.
Sebaliknya, kebijakan Farhan dinilai visioner. Dengan mengizinkan studi tur yang terjangkau dan terarah, Bandung merancang program baru seperti kunjungan ke UMKM lokal, museum, dan lembaga penelitian. “Ini solusi win-win: siswa belajar, ekonomi lokal bangkit,” kata Yani.
Ia menyarankan pendekatan regulasi ketat ketimbang pelarangan, seperti menetapkan batasan biaya, memilih destinasi edukatif, melibatkan komite sekolah dan orang tua, serta memverifikasi penyedia jasa. “Solusi bukan melarang, tapi memperbaiki sistem agar studi tour aman dan bermanfaat,” tegasnya.
Sedangkan Gubernur KDM tetap ngotot dengan pendiriannya melarang kegiatan studi tur. Pihaknya, kata dia, memahami bahwa telah didemo para pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata. “Ada demo kemarin (Senin, red). Sampai blokade Jalan Pasupati,” cetusnya.