Proyek PJU-PJL Telan Dana Milian Rupiah, Program Pemkot 'Bandung Caang' Hanya Wacana!

Proyek PJU-PJL Telan Dana Milian Rupiah, \'Bandung Caang\' Hanya Wacana!
Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) memasang lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) di kawasan Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Senin (28/7). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Arcamanik, terutama di sekitar perumahan padat dan jalur penghubung antar kelurahan.

“Dari Sport Jabar sampe Griya Arcamanik kalau malam suka khawatir, soalnya gelap banget. Sieun aya begal, terus pelemparan batu nu sempet viral kan daerah-daerah situ ,” kata Fira (34), warga RW 09 Arcamanik Endah.

Tak hanya warga di lapangan, warganet juga aktif menyuarakan keprihatinan mereka melalui media sosial. Beberapa unggahan menyebut bahwa penerangan hanya tampak di jalan utama atau kawasan wisata, sementara gang-gang kecil dan permukiman padat tetap “poek” bertahun-tahun.

Baca Juga:Harapan Pulang ke Tanah Air Belum Jelas, PMI Banjar di Brunei Malah Terjebak Kasus TPPOIni Strategi Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi di Semester II 2025

Pemerhati kebijakan publik, Achmad Muhtar, menilai bahwa pembangunan infrastruktur penerangan harus berdasarkan peta kebutuhan, bukan hanya berdasarkan proyek yang tampak di atas kertas.

“Kalau tujuannya hanya sekadar menambah titik baru, tapi tidak memperhatikan titik-titik yang benar-benar gelap dan membahayakan warga, maka itu jadi pemborosan,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan PJU dan PJL juga harus memperhatikan aspek pemeliharaan. Sehingga, hal ini menimbulkan mindset keseriusan di benak masyarakat Kota Bandung terkait kinerja pemerintah.

“Sudah banyak laporan soal lampu jalan yang mati dan tidak diperbaiki. Artinya, pembangunan tanpa pemeliharaan itu seperti nol. Yang dibutuhkan warga bukan sekadar dipasang, tapi juga dijaga agar tetap menyala.” paparnya.

Dengan anggaran yang terus meningkat, publik berharap pembangunan PJU dan PJL tidak hanya menjadi proyek simbolis atau pencapaian administratif semata. Yang dibutuhkan warga adalah penerangan yang adil, merata, dan berkelanjutan, menyentuh lingkungan padat penduduk, gang-gang sempit, dan jalur vital ke fasilitas umum.

“Kalau memang niatnya untuk keamanan dan kenyamanan warga, ya seharusnya semua wilayah dapat giliran. Bukan hanya jalan besar. Kami juga butuh terang, butuh rasa aman,” kata Rina, warga Antapani. (Dam)

Reporter: Sadam Husen Soleh Ramdhani

0 Komentar