BANDUNG – Isu sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Kota Bandung memicu kontroversi. Wakil Kepala Madrasah bidang Kesiswaan, Dr Jajang Sobari, dengan tegas membantah tuduhan bahwa sekolahnya memungut iuran wajib dari siswa. Ia menegaskan bahwa yang berlaku hanyalah kontribusi sukarela dari orang tua, tanpa jumlah atau waktu yang ditentukan.
“Kalau ada yang bilang kami tarik SPP, itu fitnah keji! Sebutkan nama orangnya, catat itu!” tegas Jajang dengan nada geram di kantornya, Terusan H Alpi, Kecamatan Bandung Kidul, Senin (21/7).
Sebagai madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), MAN 1 Bandung berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Jajang menjelaskan, kontribusi orang tua merupakan hasil kesepakatan rapat komite madrasah dan bersifat tidak mengikat. “Sekolah tidak mengelola iuran. Berapa dan kapan menyumbang, itu urusan komite dan orang tua. Siswa yang tidak menyumbang tetap belajar seperti biasa, tanpa diskriminasi,” ungkapnya.
Baca Juga:Gemilang! SMA Pasundan 2 Cimahi Capai Target Siswa Baru, Prestasi dan Fasilitas Jadi MagnetUsai Kasus Penjualan Bayi Viral, Pemkot Cimahi Intensifkan Pengawasan dan Edukasi Masyarakat
Ia menegaskan bahwa semua siswa mendapat fasilitas yang sama, tanpa terkecuali. “Masa iya siswa yang tidak menyumbang disuruh berdiri di kelas? Kami tidak pernah membeda-bedakan siswa, apapun latar belakang keluarganya,” tegas Jajang, menepis tuduhan perlakuan tidak adil.
Jajang juga membeberkan kendala operasional sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menurutnya, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. “Dana BOS diajukan setahun sebelumnya, baru cair tahun berikutnya. Bayar petugas kebersihan, honor guru honorer, pelatih ekstrakurikuler, dari mana? Tanpa sumbangan sukarela, sekolah sulit berjalan,” keluhnya.
Ia mencontohkan, biaya lomba siswa, termasuk pendaftaran, transportasi, konsumsi, hingga latihan ekstrakurikuler, ditanggung sekolah melalui dana sumbangan sukarela itu. “Kami pastikan semua siswa bisa ikut lomba, tanpa memandang apakah orang tuanya menyumbang atau tidak,” tambahnya.
Menyinggung instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menggratiskan biaya sekolah, Jajang mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan sumber daya. “Sebelum menggratiskan semua, harus ada survei. Apakah sarana prasarana sudah layak? Apakah semua guru sudah ASN? Kalau operasional saja terhambat, bagaimana pendidikan bisa optimal?” tanyanya tajam.