Kebijakan ini juga memicu resistensi dari sekolah swasta, yang merasa terdampak oleh penambahan kuota di sekolah negeri. Herman merespons dengan rencana dialog untuk mencari solusi komprehensif.
“Kami akan ajak komunikasi dengan sekolah swasta agar ada jalan tengah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tidak semua sekolah swasta kekurangan siswa, terutama SMA swasta yang tetap penuh. “Yang jelas, jangan sampai ada anak yang tidak sekolah,” ujarnya.
Baca Juga:Rombel 50 Siswa dalam Satu Kelas, Sekolah Negeri Pilih Abaikan Kebijakan Dedi MulyadiDi Tengah Ketegangan Global, Perusahaan Energi Italia Siap Investasi Rp150 Triliun ke Kaltim
Data Dinas Pendidikan Jabar mencatat, dari 837.115 lulusan SMP pada 2025, daya tampung SMA-SMK negeri hanya 317.302 siswa, dengan tambahan 43.991 siswa terserap melalui PAPS.
“Stok lulusan masih cukup banyak untuk diserap sekolah swasta,” tambah Herman.
Meski Pemprov Jabar menyebut kebijakan ini sebagai solusi darurat, krisis fasilitas dan penolakan sekolah swasta menunjukkan tantangan pelaksanaan yang kompleks. Tanpa penanganan cepat dan menyeluruh, kebijakan ini berisiko memperparah ketimpangan pendidikan, alih-alih mewujudkan akses yang inklusif. (son/tur).