JABAR EKSPRES – India menolak peringatan dari Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang menyatakan bahwa negara-negara seperti Brasil, China, dan India dapat dikenai sanksi sekunder oleh Amerika Serikat jika terus menjalin hubungan dagang dengan Rusia. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (17/7) oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, dalam konferensi pers di New Delhi.
“Kami telah melihat laporan mengenai hal ini dan terus memantau perkembangannya… mengamankan kebutuhan energi rakyat kami tentu saja merupakan prioritas utama bagi kami,” ujar Jaiswal.
“Dalam upaya ini, kami berpedoman pada apa yang ditawarkan di pasar dan kondisi global yang berlaku,” sambungnya.
Baca Juga:Intip 7 Kelebihan Realme C21: Hp Entry-Level yang TangguhHonda Supra X 125 2025: Motor Bebek Legendaris yang Irit
Ia juga menekankan bahwa keputusan India dalam menjalin perdagangan energi didasarkan pada penawaran pasar dan situasi global yang berlaku.
“Kami secara khusus memperingatkan agar tidak menerapkan standar ganda dalam masalah ini,” tambahnya.
Pernyataan Rutte muncul setelah ia bertemu Presiden AS Donald Trump pada awal pekan. Dalam konferensi pers, Rutte mengutip ucapan Trump yang mengatakan bahwa jika Rusia tidak menunjukkan komitmen dalam proses perdamaian dengan Ukraina dalam 50 hari ke depan, maka akan ada sanksi sekunder terhadap negara-negara seperti India, China, dan Brasil.
“Presiden Trump pada dasarnya mengatakan, jika Rusia tidak serius dalam perundingan damai (di Ukraina), dalam 50 hari, dia akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap negara-negara seperti India, China dan Brasil.” ujar Rutte.
Sebelumnya, pada Senin (14/7), Trump juga menyatakan bahwa ia akan memberlakukan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia jika tidak ada kesepakatan damai yang dicapai dalam waktu tersebut.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah China turut menyuarakan penolakannya terhadap peringatan dari NATO. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (16/7), mengatakan bahwa dialog dan negosiasi merupakan satu-satunya solusi yang masuk akal untuk menyelesaikan krisis di Ukraina.