JABAR EKSPRES – Wakca Balaka menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam serangan digital yang dialami Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati yang patut diduga dilakukan oleh warganet.
Serangan terhadap akun media sosial aktivis demokrasi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya unggahan pada akun-akun Instagram Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya, Diskominfo Jabar, Sapa Warga, Humas Jabar, Jabar Saber Hoaks, dan Jabarprov.id pada Rabu, 16 Juli 2025.
Unggahan tersebut memuat ulang video Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (https://www.instagram.com/p/DMHB76ASIX5/) via akun pribadinya @dedimulyadi71 pada Selasa, 15 Juli 2025.
Baca Juga:Industri Pergadaian Marak, OJK Catat Pinjaman Gadai Naik Jadi Rp103 TriliunPraktik Beras Oplosan Merugikan Masyarakat, DPR RI Desak Penindakan
Unggahan Dedi menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengalihkan anggaran untuk media massa kepada pendengung. Ia menyinggung “Salam untuk mbak yang berkerudung” dalam isi videonya.
Paparan Dedi Mulyadi itu terkesan membantah tudingan Neni bahwa ada pengalihan APBD untuk media, menjadi anggaran untuk pendengung.
Faktanya, dari video Neni di TikTok, tak satupun adegan yang menyebut “Jawa Barat”, angka Rp47 miliar”, atau nama “Dedi Mulyadi”. Neni menegaskan ia membahas semua kepala daerah di Indonesia.
Namun, konten Gubernur Jawa Barat itu dimodifikasi oleh akun-akun resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyertakan foto wajah Neni tanpa izin darinya.
Foto itu diduga diambil dari video unggahan Neni pada akun TikTok @neninurhayati36.
Setelah konten itu diunggah, Neni mendapat serangan hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO) di akun Instagram @neni1783 dan akun TikToknya.
Selain itu, Neni juga melaporkan adanya upaya peretasan terhadap akun-akun media sosialnya.
Hingga Kamis, 17 Juli 2025, Neni masih kesulitan mengakses akun TikTok-nya.
Baca Juga:Bongkar Riset IPSOS 2025, Ini Platform yang Banyak Dipilih UMKM dan Brand Lokal untuk Berjualan! Polemik Menara BTS! Komisi 1 DPRD Sumedang akan Panggil Pihak Terkait: Ini Tidak Tiba-Tiba Berdiri, Harusnya Izin Lengkapi Dulu
Serangan digital terhadap aktivis demokrasi yang kritis menyikapi kebijakan kepala daerah merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Wakca Balaka menyoroti pencatutan foto pada unggahan Instagram instansi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti memberi ruang pada warganet yang pro terhadap Dedi Mulyadi untuk melakukan perundungan, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang bersangkutan atau trolling.
“Tindakan ini pun terindikasi menyebabkan tindakan mengakses, mengubah, atau merusak akun bersangkutan tanpa izin ( tindakan cracking),” jelas Direktur LBH Bandung, Heri Pramono yang merupakan bagian Wakca Balaka, diterima Jabar Ekspres, Jumat (18/7).