JABAR EKSPRES – Baru ini muncul kabar mencengangkan dari PPATK soal rekening bansos yang terindikasi judol (judi online).
Terkait rekening bansos yang terindikasi judol hasil temuan dari PPATK ini, bahkan sudah mendapatkan perhatian dari Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Melansir laman Disway.ID, Puan Maharani kini meminta pemerintah untuk segera melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh terhadap data rekening bansos yang terindikasi judol.
Baca Juga:Ini 4 Kegiatan yang Dilarang Ketika MPLS 2025, Berikut DaftarnyaSkema Pengajuan KUR BSI 2025 dengan Plafon Rp20 hingga Rp50 Juta, Cek Tabel Angsurannya
“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” katanya.
Anak Megawati tersebut juga turut mengingatkan terkait praktik judol yang kerap ditemukan dalam kasus jual beli rekening dan data pribadi.
“Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juag ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan,” ucap Puan.
Dalam pandangan Puan, adanya data penerima bansos yang disalahgunakan memberikan tanda bahwa masih lemahnya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
Hal tersebut terjadi lantaran karena ada celah keamanan dalam sistem data kependudukan dan penerima bansos dengan mudah didapatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah sebagai pemberi bansos untuk bisa menjamin data-data penting kependudukan masyarakat.
Baca Juga:Skema Pinjaman Sebesar Rp40 Juta di KUR Mandiri 2025, Cek Syarat dan Tabel Angsuran TerbaruTernyata Ini Tim yang Bakal Dihadapi Persib Bandung saat TC di Thailand
“Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” ujar politis PDIP tersebut.*