Untuk merealisasikan sistem ini, Pemkot menyiapkan subsidi sekitar Rp150 miliar per tahun, yang dinilai lebih kecil dibanding subsidi BRT yang mencapai Rp380 miliar per tahun.
“Gedenya? Nggak ada apa-apanya dibanding BRT. BRT itu Rp380 miliar setahun. Tapi ya, tetap butuh dukungan pusat dan provinsi,” ungkapnya.
Dalam sistem baru ini, angkot dilarang “ngetem” (menunggu penuh penumpang), dan diwajibkan beroperasi minimal 8 kali putaran per hari di wilayah kerjanya.
Baca Juga:Kembali ke Bandung sebagai Lawan, Nick Kuipers dan Edo Febriansyah Disambut Sorakan BobotohPemkot Bandung Pastikan Teras Cihampelas Tidak Dibongkar, Hanya Perlu Perbaikan?
Meski belum ada nama resmi untuk sistem angkot baru ini, masyarakat dan media mulai menyebutnya “angkot cerdas” mengacu pada sistem pintar, bersih, dan terjadwal yang diharapkan menggantikan citra buruk angkot lama.
“Bukan duduk itu mah, jongkok. Nggak ada nyaman-nyamannya. Jadi, kalau kita benerin angkotnya, sistemnya bagus, everybody happy. Orang mungkin mulai ninggalin motor karena angkotnya udah meyakinkan,” ucap Farhan.
Kajian ilmiah terhadap konsep ini sudah rampung, tetapi kajian hukum dan politik masih berjalan. Target implementasi secara penuh direncanakan dalam 2 tahun ke depan, beriringan dengan pembangunan BRT 2025–2027.
“Kajian ilmiah sudah jadi. Tapi kajian hukum dan politiknya lila (lama). Tapi targetnya harus jadi dalam dua tahun,” pungkasnya. (Dam)