BANDUNG — Menanggapi laporan yang sedang ramai dibicarakan publik terkait menurunnya tren pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menyampaikan pandangan kritis namun konstruktif atas arah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Laporan dari sejumlah media dan pengamat ekonomi daerah menunjukkan bahwa dalam semester awal kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, pendapatan dan belanja APBD Jawa Barat mengalami tren penurunan, kalah jauh dibandingkan provinsi seperti DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang justru mengalami akselerasi kinerja fiskal.
“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” tegas Ono Surono.
Data Jadi Dasar Evaluasi
Baca Juga:DeFi vs Bank Konvensional: Siapa yang Bertahan di Era Blockchain?Satu Bank Syariah untuk Semua: Apakah Masyarakat Diuntungkan dari Merger BSI?
Dari data terakhir yang dirilis Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester pertama 2025 hanya mencapai 41,2%, tertinggal dari Yogyakarta (45,7%) dan NTB (47,1%). Realisasi belanja pun masih stagnan di angka 37,8%, menandakan potensi rendahnya serapan program strategis daerah.
“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dedi Mulyadi Harus Bangun Kepemimpinan Kolektif
Ono Surono juga menyampaikan pesan khusus kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar lebih membuka ruang kepemimpinan kolektif dan kolaboratif, alih-alih memusatkan pengambilan keputusan secara individual.
“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” ujar Ono.
Menurutnya, Gubernur perlu membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, membuka ruang masukan dari bawah, dan mengaktifkan peran teknokratik birokrasi daerah, bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata.
Dorongan dan Harapan DPRD
Atas nama lembaga DPRD, Ono Surono menegaskan bahwa kritik ini bukan dalam konteks oposisi politik, melainkan fungsi pengawasan yang bertujuan membangun sinergi antar lembaga dan memastikan pemerintahan berjalan dalam rel konstitusional dan profesional.