JABAR EKSPRES – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar masih dalam persiapan dalam mengeksekusi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 2025. Target awal Agustus nanti sudah mulai pengerjaan.
Kepala Dinas Perkim Jabar Indra Maha menuturkan, pihaknya saat ini masih merampungkan tahap verifikasi. Itu sebagai langkah sebelum mengeksekusi rumah-rumah yang akan diperbaiki.
Verifikasi itu seperti memastikan kelayakan objek atau rumah yang akan diperbaiki. Termasuk sejumlah persyaratan administrasinya. Misalnya kejelasan pemilik, hingga soal sertifikat tanah.
Baca Juga:Ini Susunan Pemain Persib Bandung vs Port FC di Piala Presiden 2025Polresta Bandung Kerahkan Pengamanan Ketat Jelang Laga Persib vs Fort FC di Piala Presiden 2025
“Ini masih verifikasi, harapan kami akhir Juli atau awal Agustus ini sudah mulai,” katanya saat ditemui di Rumah Dinas Sekda Jabar, Jumat (4/7).
Indra melanjutkan, target yang dicanangkan dalam eksekusi rutilahu itu adalah 1.270 titik. Itu tersebar di seluruh wilayah di Jabar. “Targetnya kembali ke pada 1.270 titik,” jelasnya.
Indra berharap proses verifikasi bisa segera tuntas. Sehingga eksekusi program itu bisa berjalan. “Tentu kami optimis bisa menuntaskan target itu sampai akhir tahun,” sambungnya.
Fokus program ini adalah kawasan-kawasan kumuh di Jawa Barat, dan rencananya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat.
Sebelumnya, anggaran untuk rutilahu ditaksir di angka Rp 20 juta per unit. Anggaran itu terbagi dalam beberapa komponen.
Berdasarkan data dari Disperkim Jabar, bantuan tersebut digunakan untuk bahan bangunan sebesar Rp 17,5 juta, biaya operasional (BOP) Rp 2 juta, dan kebutuhan administrasi maksimal Rp 500 ribu.
Biaya bahan bangunan digunakan untuk pekerjaan struktural, dinding, penutup atap, lantai rabat, serta kamar mandi dan septic tank. BOP sendiri digunakan untuk upah kerja dengan perhitungan minimal Rp 2 juta untuk 8 hari kerja.
Baca Juga:Serikat Pekerja Angkat Suara Soal Dualisme Bandung Zoo, “Kami Hanya Ingin Kepastian dan Satwa Terurus”3 Korban Tewas Akibat Longsor di Puncak, Satu Orang Belum Ditemukan
Perbaikan rutilahu menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menuntaskan kawasan kumuh. Itu dalam bentuk stimulus, membantu memperbaiki rumah warga. Khususnya mereka yang dinilai kurang mampu.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2023, hanya 54,17 persen rumah tangga di Jawa Barat yang tinggal di rumah layak huni.
Meskipun angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 2022 yang tercatat 53,37 persen, namun masih banyak masyarakat Jawa Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni, dengan angka mencapai 45,83 persen. (son)